Pemilu 2024
LUHUT Ogah Buka Big Data Tunda Pemilu, saat Debat dengan BEM UI di Depok
Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka big data soal penundaan pemilu yang diklaimnya ada
lihat foto
*Luhut: Kamu Gak Berhak Menuntut Saya
WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka big data soal penundaan pemilu yang diklaimnya ada, saat berdebat dengan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI di Balai Sidang UI, Kota Depok, Selasa (12/4/2022).
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," ujar Luhut di hadapan mahasiswa, seperti dikutip dari CNN, Selasa (12/4/2022).
Ini bukanlah momen pertama Luhut diminta membuka big data.
Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi untuk mengirimkan surat permintaan informasi publik mengenai klaim big data yang menyebut 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan Presiden Joko Widodo memperpanjang jabatan 3 periode.
"Saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya presiden 3 periode? Saya tanya siapa?" tanya Luhut kepada massa aksi.
Baca juga: Demokrat Heran, Bukannya Dapat Sanksi karena Bikin Marah Jokowi, Luhut Malah Dikasih Jabatan Baru
"Saya enggak pernah bilang itu," kata Luhut.
Luhut kembali menegaskan selama ini ia hanya menyampaikan soal banyaknya orang yang meminta Pemilu 2024 ditunda, bukan soal perpanjangan masa presiden 3 periode.
Baca juga: Sebut Brutus Penjerumus Presiden, Masinton Bilang Luhut Dalang Wacana Jokowi Tiga Periode
"Dengerin ya, jangan marah-marah, saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu di tunda. Itu aja. Apa salah?" ucap Luhut.
Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo meminta Luhut membuka big data yang diklaim Menko Marves menunjukkan keinginan penundaan pemilu tersebut.
"Silahkan pak buka big datanya pak," ucap Bayu.
Baca juga: Ketua Bappilu PDIP Bilang Power Politik Luhut Sangat Kuat, Jubir Tak Sepakat
Namun, Luhut menolak membuka data penundaan pemilu. Dia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.
Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juhga mendesak Luhut membuka big data yang dimaksudnya.
"Kami mendesak Luhut agar segera membuka informasi publik berupa big data pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum tahun 2024," ujar peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (30/3/2022) lalu.
