Dapen Bermasalah, Orang Kepercayaan Erick Thohir Sebut Komisaris dan Direksi BUMN tak Dilibatkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Arya Sinulingga, orang kepercayaan Menteri BUMN Erick Thohir, bikin heboh lewat pernyataannya, Jumat (17/2/2023).

Menurut Arya, dugaan publik bahwa BUMN menjadi 'sapi perah' kelompok tertentu dalam mencari uang benar adanya.

Uang tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu.

Karena itu, lanjut Arya, Kementerian BUMN mendorong para jajaran Komisaris untuk mengawasi keberadaan dana pensiunan (dapen) di masing-masing perusahaan pelat merah.

Dorongan pengetatan pengawasan ini buntut dari adanya isu 65 persen dana pensiun di perusahaan BUMN yang masuk ke dalam kategori bermasalah.

Arya yang menjadi staf khusus Menteri BUMN, mengungkapkan masih sangat sedikit BUMN yang melibatkan jajaran komisaris untuk terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan dana pensiunan.

Bahkan, jajaran Direksi pun juga belum banyak yang terlibat.

Baca juga: Bikin Program Pesantrenpreneur hingga Rumah BUMN, Akademisi Nilai Erick Thohir Peduli Generasi Muda

"Problem dari (permasalahan dapen) adalah tata kelola. Dan nanti ada pengawasan yang akan dilaporkan ke Komisaris BUMN yang bersangkutan, ini juga sudah terjadi di Telkom Indonesia," ucap Arya.

"Jadi kemarin Telkom Indonesia juga sudah laporan (ke Komisarisnya) tentang semua kondisi keuangan dari dana pensiunan. Hal ini baru sekali terjadi, sebelumnya nggak pernah," sambungnya.

Arya kembali mengatakan, pada dasarnya permasalahan Dapen di BUMN imbas tata kelola yang dinilai buruk.

Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG).

Baca juga: Viral Aksi Wakil Bupati Karawang Marah Hentikan Eksavator Milik BUMN di Jalan Interchage

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, 65 persen Dapen di perusahaan pelat merah disebut-sebut sedang bermasalah.

Bahkan, permasalahan ini akan menghadirkan permasalahan yang besar apabila tidak ditangani secepatnya.

Berdasarkan catatan Erick, defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp10 triliun atau lebih tepatnya Rp9,8 triliun per 2021.

"Kalau kita lihat, sudah terjadi defisit kecukupan dana sebesar Rp9,8 triliun pada tahun 2021," papar Erick di Gedung Parlemen Jakarta, (13/2/2023).