Alasan GNPI Memilih Mendeklarasikan Yusril Ihza Mahendra untuk Maju di Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM - Gerakan Nasional Pemuda Islam (GNPI) deklarasikan dukungan kepada Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.

Deklarasi Yusril Ihza Mahendra dibenarkan Ketua GNPI Irwan Abdul Hamid melalui keterangan tertulisnya, pada Kamis (16/2/20230).

Abdul Hamid mengatakan, deklarasi mendukung Yusril Ihza Mahendra tersebut digelar di Gedung Joeang, Jakarta, Kamis (16/2/20230).

Irwan mengatakan, GNPI adalah kumpulan pemuda muslim yang merasa terpanggil untuk sebuah kemaslahatan umat dan bangsa.

Baca juga: Jajaki Koalisi dengan PDIP, Yusril Ihza Mahendra Siap Jadi Cawapres

Baca juga: Partai Bulan Bintang Dekati PDIP, Sodorkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Cawapres

Baca juga: Yusril: Kalau Betul-betul Diverifikasi Faktual, Tidak Ada Satu Partai Pun yang Lolos

Makan dilakukan dengan mendeklarasikan diri mendukung serta mendorong Yusril Ihza Mahendra menuju pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 demi Indonesia bermartabat.

"Keterpanggilan ini merupakan bukti bahwa pemuda Islam menghendaki sebuah perubahan dan kemajuan bangsa dalam rangka mendorong ke arah yang lebih baik sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa."

"Bahwa Prof Yusril adalah tokoh politik yang tepat untuk diamanahkan mengurus bangsa dan negara periode 2024-2029" tegas Irwan.

Irwan menambahkan, Yusril Ihza Mahendra merupakan sosok politisi muslim yang tak diragukan lagi.

Sejak memimpin Partai Bulan Bintang pasca Reformasi 1998 hingga sekarang, ia tampil sebagai tokoh muslim pembaharu dalam dunia politik tanah air.

Tampilannya yang sejuk dan teguh pendirian, Yusril mampu memainkan irama politik tanpa meninggalkan identitas keislamannya.

"Bagi kami, Yusril melakoni politik sebagai jalan untuk pengabdian kepada negara. Karena cintanya pada Indonesia, Prof Yusril selalu membela kaum lemah sebagai wujud menjalankan nilai-nilai agama di tengah masyarakat."

"Politisi muslim telah melekat pada diri Prof Yusril, jadi tak heran ketika memperjuangkan nilai-nilai Islam diterapkannya pada setiap langkah dan tindakannya" ungkap Irwan.

Selain dikenal sebagai politisi muslim, katanya Irwan, Yusril juga dikenal sebagai Pendekar Konstitusi, siapa yang tak kenal dengan kepakarannya dalam bidang tata negara.

Saat Presiden Soeharto mau mengundurkan diri, Yusril terlibat dalam penyusunan naskah pengunduran diri pemimpin Orde Baru itu secara konstitusi tanpa pertumpahan darah rakyat banyak.

Kepakaran hukumnya, ujarnya, menggunakan dalam membuat undang-undang saat Yusril menjabat Menteri Hukum dan Perundang-Undangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di saat Yusril menjabat Menteri Hukum, lahirlah banyak UU, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Penelitian dan Analis Transaksi, dan lain sebagainya.

Yusril Ihza Mahendra Siap Jadi Cawapres

Partai Bulan Bintang (PBB) mendorong ketua umum Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya sedang membangun komunikasi terkait rencana koalisi dengan PDIP pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kami PBB siap jadi cawapresnya dari PDIP," kata Afriansyah kepada wartawan, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Afriansyah, PBB jajaki koalisi dengan PDIP, lantaran partainya jadi pihak terkait dalam gugatan sistem pemilu proposional terbuka.

Kata dia, PDIP dan PBB sama-sama mendukung penerapan sistem pemilu proposional tertutup di 2024.

"Kami PBB sedang menjadi pihak terkait gugatan pro tertutup."

"PDIP dan PBB mengusulkan pro tertutup, dan dalam hal ini PBB juga bangun komunikasi soal koalisi 2024," ujar Afriansyah.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Hasto mengatakan, pertemuannya dengan Afriansyah juga dilatarbelakangi sejarah kerja sama yang cukup panjang antara PDIP dan PBB.

"Kebetulan kami punya sejarah yang cukup panjang juga dengan Prof Yusril."

"Beliau juga menteri Gotong Royong dalam kabinet Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Hasto kepada wartawan, usai acara Ngobras (Ngobrol Sareng Sekjen PDI Perjuangan) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengakui, kerja sama dengan PBB salah satunya menghasilkan karya buku tentang Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri berjudul The Brave Lady.

"Kami menuliskan buku The Brave Lady, sumbangsih tulisan di The Brave Lady tersebut," imbuhnya.

Hasto menuturkan, pertemuannya dengan Afriansyah juga membahas hal-hal kebangsaan, tak terkecuali tentang sistem Pemilu 2024.

"Pertemuan (dengan Sekjen PBB) dilakukan untuk membahas hal-hal yang bersifat kemajuan bagi bangsa dan negara."

"Tentu saja secara khusus kami memberikan masukan, karena PBB menyatakan sebagai pihak terkait di MK," terang Hasto.

Hasto mengakui mereka membahas isu politik, di mana kerja sama dilakukan antara PDIP dan PBB sejak Megawati Sukarnoputri menjadi presiden.

"PBB menjadi bagian yang mengusung Ibu Megawati dengan menempatkan Prof Yusril sebagai Menkumham, sehingga tidak ada persoalan kerja sama kami dengan parpol."

"Kami mampu menjaga etika di dalam kerja sama, dan kami juga berbicara masa depan," paparnya.

Namun, Hasto mengingatkan, kerja sama PDIP dengan PBB belum sampai membahas capres-cawapres 2024.

"Kerja sama untuk mengusung capres-cawapres tentu saja Ibu Mega yang memutuskan," imbuh Hasto.

(Wartakotalive.com/Tribunnews.com/Fersianus Waku)