Disebut Masih Menahan Diri Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Waketum Partai NasDem Jadi Geram

WARTAKOTALIVE.COM - Partai NasDem disebut-sebut masih menahan diri mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Pernyataan Partai NasDem menahan diri dukung Anies Baswedan dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, pernyataan Airlangga Hartarto sebut Partai NasDem menahan diri dukung Anies Baswedan direspon langsung oleh Partai NasDem.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjadi geram.

Baca juga: Masinton Bilang Koalisi Pendukung Anies Tak Punya Ide Perubahan, Demokrat: Tunggu Tanggal Mainnya

Baca juga: Elite Gerindra: Utang Rp50 Miliar Bukan Konsumsi Publik, Biarkan Anies dan Sandi yang Selesaikan

Baca juga: Pilpres 2024, Muhammad Kholid Benarkan Airlangga Hartarto Sebut PKS akan Deklarasikan Anies Baswedan

Menurutnya Ahmad Ali, pernyataan Airlangga Hartarto tersebut dipastikan tidak benar.

"Enggak lah, itu kan pernyataan Airlangga. Bukan pernyataannya Ahmad Ali atau Surya Paloh," ujar Ahmad Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/2/2023).

Ali menduga bahwa Airlangga Hartarto lah yang menahan diri untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres 2024.

Pasalnya, lanjut Ali, keputusan partainya untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres telah final melalui mekanisme internal Partai NasDem.

"Menahan diri kayak gimana? yang menahan diri Airlangga kali ya untuk mendukung Anies. Kalau kita itu gini, keputusan mendukung Anies itu sudah keputusan final"

"Yang kemudian diambil dalam mekanisme stuktur organisasi. Jadi keputusan itu tidak mungkin dianulir oleh siapapun kecuali oleh forum partai ya," jelas Ali.

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa pernyataan Airlangga Hartarto diduga hanya bertujuan untuk membuat pendukung Anies Basweda menjadi galau.

Sebaliknya, Ali menegaskan bahwa Airlangga Hartarto tidak berhak membuat pernyataan lantaran bukan yang bertanggung jawab dalam pemenangan Anies Baswedan.

"Apa urusan Airlangga bikin pernyataan itu. Itu kan hanya menurut saya sih hanya upaya untuk membuat pendukung Anies menjadi galau."

"Tapi saya sebagai orang diminta ketua umum dan ditunjuk bertanggung jawab terhadap pemenangan Anies di NasDem bahwa hari ini NasDem on track. Dalam posisi mendukung dan memenangkan Anies," jelasnya.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ungkap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal deklarasi Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada 24 Februari 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkap Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kawasan Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (10/2/2023). 

"Mereka sih jadi deklarasi. Tanggal 24 PKS akan deklarasi," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto menjelaskan, PKS bakal deklarasi Anies Baswedan menjadi capres 2024 bersama Partai Demokrat dan NasDem yang tergabung dalam koalisi perubahan.

Namun begitu, kata Airlangga Hartarto, dia tak menampik bahwa Partai NasDem kini mulai menahan diri terkait pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

"Bertiga itu pasti, tapi NasDem masih menahan diri," tukasnya Airlangga Hartarto.

Sebagai informasi, Anies Baswedan mengantongi 'tiket' untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 seusai mendapat dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Memang jika digabungkan suara ketiga partai itu secara total telah memenuhi ambang batas presidential threshold.  

Sesuai aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 adalah 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Sementara berdasarkan hitung-hitungan kursi di DPR, Nasdem memiliki 59 atau 10,26 persen dari total 575 anggota DPR RI.

Kemudian PKS sebanyak 50 kursi (8,7 persen) dan Partai Demokrat 54 kursi (9,4 persen).

Maka bila ditotal ketiga partai itu sudah 28,36 persen kursi di DPR.

Meski Anies Baswedan telah mengantongi tiket.

Namun Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tak bisa langsung daftarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi capres 2024.

Selain harus mencarikan terlebih dahulu pasangan atau calon wakil presiden (cawapres) bagi Anies Baswedan, ketiga partai itu juga harus bersabar lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga belum membuka pendaftaran capres 2024.

Berdasarkan tahapan pemilu 2024 yang dibuat KPU, pendaftaran capres-cawapres baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023.

Pendaftaran capres-cawapres itu akan dibuka sebulan lebih hingga 25 November 2023.

Sementara pemilihan capres cawapres aka digelar pada 14 Februari 2024.

Nantinya, apabila perhitungan suara belum menemukan pemenangnya, KPU akan kembali gelar pemilihan presiden melalui putaran kedua.

Adapun waktu pelaksanaannya akan berlangsung pada 26 Juni 2024.

Capres dan cawapres yang terpilih nantinya akan menjabat sebagai presiden kedelapan di Indonesia.

Presiden dan wakil presiden terpilih itu akan akan menjabat selama 5 tahun pada periode pertama.

Mereka juga bisa dipilih kembali untuk menjabat di periode kedua.

Ide Perubahan Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS Disebut Masinton Pasaribu Nihil

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyindir rencana Koalisi Perubahan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

Masinton Pasaribu menilai koalisi yang akan dibangun ketiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan itu tak memiliki ide perubahan.

"Ini yang unik di republik ini, bicara perubahan tapi ide perubahannya enggak ada," kata Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi virtual bertajuk 'Tarik Menarik Safari Politik', Jumat (10/2/2023).

Menurut Masinton Pasaribu, sebelum membangun koalisi harusnya mempunyai ide atau gagasan tentang perubahan yang dimaksud.

"Harusnya disamakan dulu, ide perubahannya ada baru membangun koalisinya," ujar Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu akui, publik bingung dengan tagline perubahan yang kerap digaungkan PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

"Nah ini kita enggak tahu perubahan tentang apa. Publik tidak disuguhkan perubahan apa sih, bagaimana sih ide besar dari (rencana) Koalisi Perubahan, apa sih yang mau dirubah?" tegasnya.

Lebih lanjut, Masinton menuturkan konsepsi sebuah koalisi sangat penting dimiliki agar ranah perdebatan masuk pada soal gagasan dan ide.

"Jadi kita harusnya masuk dalam ranah perdebatan gagasan, ide. Kalau gagasannya perubahan apa yang berubah?" imbuhnya.

PKS Deklarasikan Anies Baswedan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan deklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024, kata Airlangga Hartarto pada 24 Februari 2023

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membenarkan pernyataan Airlangga Hartarto.

Muhammad Kholid mengatakan pihaknya akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang isinya deklarasi secara resmi Anies Baswedan menjadi Capres 2024.

Menurutnya, Rakernas PKS tersebut bakal digelar paling lambat 24 Februari 2023.

"Deklarasi eksplisit organisatoris PKS terkait Pencapresan akan dilakukan paling lambat 24 Februari saat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional."

"Namun bisa juga waktunya lebih cepat dari tanggal 24 Februari," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (10/2/2023).

Namun begitu, Kholid menyatakan nantinya jadwal Rakernas tersebut bakal disampaikan seusai mendapatkan arahan dari pimpinan PKS.

"Terkait kepastian kapan waktunya deklarasi akan disampaikan menunggu arahan dari Pimpinan Partai," ujarnya.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap, PKS bakal deklarasi Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada 24 Februari 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kawasan Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (10/2/2023).

"Mereka sih jadi deklarasi. Tanggal 24 PKS akan deklarasi," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto menjelaskan, PKS bakal deklarasi Anies Baswedan jadi capres 2024 bersama Partai Demokrat dan Partai NasDem yang tergabung dalam koalisi perubahan.

Namun begitu, kata Airlangga Hartarto, dia tak menampik bahwa Partai NasDem kini mulai menahan diri terkait pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

"Bertiga itu pasti, tapi Partai NasDem masih menahan diri," tukasnya.

Sebagai informasi, Anies Baswedan sudah mengantongi 'tiket' untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 usai dapat dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Memang jika digabungkan suara ketiga partai itu secara total telah memenuhi ambang batas presidential threshold.

Sesuai aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 adalah 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional

Sementara berdasarkan hitung-hitungan kursi di DPR, Partai Nasdem memiliki 59 atau 10,26 persen dari total 575 anggota DPR RI.

Kemudian PKS sebanyak 50 kursi (8,7 persen) dan Partai Demokrat 54 kursi (9,4 persen).

Maka bila ditotal ketiga partai itu sudah 28,36 persen kursi di DPR.

Meski Anies telah mengantongi tiket, namun Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tak bisa langsung mendaftarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi capres 2024.

Selain harus mencarikan terlebih dahulu pasangan atau calon wakil presiden (cawapres) bagi Anies Baswedan, ketiga partai itu juga harus bersabar lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga belum membuka pendaftaran capres 2024.

Berdasarkan tahapan pemilu 2024 yang dibuat KPU, pendaftaran capres-cawapres baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023.

Pendaftaran capres-cawapres itu akan dibuka sebulan lebih hingga 25 November 2023.

Sementara pemilihan capres cawapres akan digelar pada 14 Februari 2024.

Nantinya, bila perhitungan suara belum menemukan pemenangnya, KPU akan kembali menggelar pemilihan presiden melalui putaran kedua.

Adapun waktu pelaksanaannya akan berlangsung pada 26 Juni 2024.

Capres dan cawapres yang terpilih nantinya akan menjabat sebagai presiden kedelapan di Indonesia.

Presiden dan wakil presiden terpilih itu akan akan menjabat selama 5 tahun pada periode pertama.

Mereka juga bisa dipilih kembali untuk menjabat di periode kedua.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Fersianus Waku)