Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Ketua Komisi II DPR: Kenapa PKB Setuju Bentuk Empat DOB?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia heran dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang meminta jabatan gubernur dihapus.

Doli menilai, Fraksi PKB di DPR telah sepakat membentuk empat daerah otonom baru (DOB) Papua, yang berarti pihaknya setuju proses Pemilu 2024 terus berlangsung.

Usul Cak Imin yang mendadak ini dirasa Doli justru menghambat tahapan yang telah berlangsung.

"Kita juga sama-sama tahu dalam setahun ini kita sudah membentuk empat provinsi."

"Artinya sudah ada kesepakatan antara kita semua, termasuk bapak-bapak yang menyebut-nyebut tadi itu, Pak Muhaimin, kan baik secara pribadi maupun institusi partai politiknya menyetujui.”

“Kalau misalnya kemarin enggak setuju, kenapa kemarin setuju bentuk empat provinsi gitu."

Baca juga: Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi di Jakarta, Beli Obat Sirop Tanpa Resep Dokter

"Ya sekarang sudah terbentuk empat provinsi tiba-tiba mau dihapuskan jabatan gubernurnya,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/2/2023).

Andaipun semua pihak setuju jabatan gubernur dihapus, tentu kata hal ini tidaklah mudah. Sebab, kata Doli, perlu kajian mendalam dan biaya yang tidak sedikit.

"Ya perubahan itu kalau pun kita setuju dengan perubahan, ya saya kira tidak mudah."

Baca juga: Jokowi: Jika Kerja Keras dan Didongkrak Terus, Elektabilitas Gerindra dan Prabowo Potensial Teratas

"Pertama, kita harus melakukan kajian yang cukup mendalam, apa yang alasan atau urgensi yang saya katakan tadi perlu menghilangkan jabatan itu."

"Kalau dikaitkan dengan soal politik yang mahal, biaya mahal."

"Dan kalau misalnya dalam prosesnya katakanlah misalnya pilkadanya mahal, itu kan isu yang lama sebetulnya," papar Doli.

Baca juga: Ditanya Kader Siapa Cawapresnya di Pilpres 2024, Prabowo: Jangankan Kalian, Saya Pun Belum Tahu

Doli lantas mempertanyakan usul Cak Imin tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mempertanyakan apa urgensi di balik usul Cak Imin tersebut.

"Urgensinya apa untuk menghapus jabatan gubernur itu?"

"Karena selama ini sejak pemerintahan Indonesia sudah mulai berjalan, itu jenjang kendalinya jelas tentang kendalinya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu dibagi dua, provinsi dan kabupaten/kota," terang Doli.

Baca juga: Fadli Zon Tak Tahu Anies Baswedan Punya Utang Rp50 Miliar kepada Sandiaga Uno

Doli juga mengatakan usul Cak Imin tersebut mendadak, mengingat saat ini proses Pemilu 2024 sudah berjalan di tengah tahapan.

Pun empat provinsi baru telah diresmikan, dan disepakati bersama termasuk oleh PKB. Hal ini berarti, lanjut Doli, semua pihak harusnya sudah sepakat untuk keberlangsungan Pemilu 2024.

Wartakotalive sebelumnya memberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menginginkan sistem politik di Indonesia berubah.

Baca juga: Tak Hadir Saat PKS Deklarasikan Dukung Anies, Wasekjen Nasdem: Tidak Ada Manuver Lain

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan menginginkan jabatan gubernur dihilangkan dari struktur pemerintahan.

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan kelemahan politik era reformasi yang kini semakin pragmatis. Ia menuturkan, politik terus berkompetisi tiada henti selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti."

"Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kata Cak Imin, kondisi ini membuat pemilu semakin membutuhkan uang. Dia bilang, uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam pemilu.

Baca juga: Pekan Depan Rian Ernest Gabung Partai Politik Kuat dan Berpengalaman, Golkar Bakal Kukuhkan

"Di mana pemilu yang pragmatis, bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu, yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," tuturnya.

Cak Imin menambahkan, hal ini berdampak besar terhadap aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mendapatkan jabatan publik. Sebab, mayoritasnya mereka tak memiliki uang untuk bersaing dalam kontestasi politik.

"Karena aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah, sampai bisa duduk jabatan-jabatan publik, sekarang berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis."

Baca juga: Waspada! Nyamuk Aedes Aegypti Bervirus Dengue Bisa Tularkan Demam Berdarah Hingga Radius 200 Meter

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan, karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ulasnya.

Dia pun mencontohkan kadernya, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang kini harus berupaya meningkatkan elektabilitas demi bersaing dengan orang yang memiliki banyak uang.

"Kemarin Pak Haji Cucun baru jadi doktor bidang politik ekonomi dan ekonomi politik di UNPAD."

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 29 Januari 2023: 1 Pasien Meninggal, 199 Sembuh, 165 Orang Positif

"Salah satu tujuannya apa? Selain doktor ini, tujuannya meningkatkan elektoral. Elektabilitas saking mahalnya bersaing itu loh. Nah, ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," bebernya.

Oleh karena itu, Cak Imin mengusulkan pemilihan langsung yang digelar hanya pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Sedangkan pemilihan gubernur ia nilai tidak perlu lagi.

"Makanya PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya pilpres dan pilbup dan pilkota."

"Pemilihan gubernur tidak lagi, karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada lagi, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," bebernya. (Mario Christian Sumampow)