Pemilu 2024

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU RI Sebut UU Pilkada Masih Efektif Berlaku

Anggota KPU RI Idham Holik tak setuju usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Valentino Verry
Twitter/@cakimiNOW
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggulirkan wacana nyeleneh agar jabatan gubernur ditiadakan, KPU RI pun bereaksi bahwa peraturan soal pilkada masih berlaku efektif. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi terkait usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang minta jabatan gubernur dihapus.

Anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan, Pemilu 2024 masih akan menyertakan pemilihan gubernur lewat pilkada pada bulan November 2024.

Adapun hal tersebut sesuai dengan UU tentang Pilkada yang masih berlaku.

"UU tentang Pilkada sampai saat ini masih efektif berlaku, dan saat ini dijadikan rujukan hukum dalam merancang perencanaan tahapan pemilihan atau Pilkada, termasuk perencanaan anggaran pembiayaan tahapan pemilihan atau Pilkada,"ujar Idham, Jumat (3/1/2023).

Idham menyampaikan, hingga saat ini UU Nomor 10 Tahun 2016 masih berlaku.

Jika ingin menghapus jabatan gubernur, Idham mengungkapkan, harus ada peraturan yang berubah.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Masih Tunggu Ilham Sosok Ideal Capres 2024 PKB Bareng Gerindra

"Dikarenakan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 masih efektif berlaku, jadi pemilihan atau Pilkada Serentak Nasional akan diselenggarakan pada November 2024," ujar Idham.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu kajian mendalam terkait usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur.

Cak Imin menyampaikan, bahwa kewenangan dan program dari gubernur tidak sebanding dengan lelahnya penyelenggaraan pilkada langsung.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Tidak Tahu Ada Pertemuan Empat Mata Presiden Jokowi dengan Surya Paloh

"Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif, Karena kewenangan dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung," ujar Cak Imin di sela-sela Pembukaan Ijtima Ulama di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Cak Imin juga menyampaikan, pemilihan gubernur secara langsung, tidak sebanding dengan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

"Tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktik-praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati," ungkapnya.

Komisioner KPU RI Idham Holik di kantor KPU RI Jakarta Pusat.
Komisioner KPU RI Idham Holik di kantor KPU RI Jakarta Pusat. (Tribunnews/Gita Irawan)

Selain itu, Cak Imin mempunyai pendapat, yaitu gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan DPRD.

"Karena itu, kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang perintah Pusat.

"Kedua ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan," tutur Cak Imin.

Baca berta Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved