VIDEO Covid-19 DKI Jakarta, Kurangnya Transparansi di Awal Pandemi hingga Dicabutnya PPKM

Karena kata Ngabila, apabila pihaknya tidak menyampaikan sesuai dengan data yang ada, maka hal yang dikhawatirkan adalah salah dalam mengambil keputusan.

Ngabila menegaskan bahwa kultur keterbukaan informasi tersebut semata-mata untuk kebaikan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ia mengaku, transparansi yang dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta memiliki imbas baik dan dicontoh oleh daerah-daerah lain.

"Karena waktu itu belum ada sistem informasi untuk melaporkan lewat kanal resmi. Makanya kita langsung bangun sistem," jelas Ngabila.

Sistem yang dibangun itu merupakan bentuk kesiapsiagaan Dinkes DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ngabila menceritakan, pihaknya telah siaga saat Januari 2020 muncul desas-desus Covid-19 masuk ke Indonesia.

Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua pasien pertama Covid-19.

"Itu pas malam sebelumnya, kami sudah rapat terlebih dahulu di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyusun regulasi. Jadi memang kami siap siaga lebih dulu," pungkas Ngabila.

Salah satu regulasi yang disusun adalah menyiapkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) secara gratis bagi masyarakat yang terkena Covid-19.

"Sejak diputuskan sebagai pandemi oleh WHO, kami langsung menyusun regulasi. Yang pertama kami bahas adalah menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri," tandas Ngabila.

Sebagai informasi, WHO adalah World Health Organization atau dalam artian merupakan organisasi kesehatan dunia.

Lebih lanjut Ngabila menjelaskan bahwa pihaknya langsung menggratiskan rumah sakit dan faskes yang disiapkan.

"Karena ini merupakan suatu penyakit baru (waktu itu), dan telah ditetapkan sebagai pandemi. Tentunya negara dan pemerintah hadir untuk membayar semua pembiayaan kepada masyarakat," tutur Ngabila.

Hoaks terkait Vaksinasi

Beberapa bulan setelah jutaan orang terkena Covid-19 (bahkan sampai meninggal), muncul vaksin sebagai proteksi terhadap virus tersebut.