VIDEO Covid-19 DKI Jakarta, Kurangnya Transparansi di Awal Pandemi hingga Dicabutnya PPKM

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta saat ini sudah cukup terkendali.

Hal tersebut dapat dilihat dari pencabutan oleh pemerintah pusat terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berlangsung selama hampir tiga tahun ini.

Sejak awal pandemi Covid-19 berlangsung di DKI Jakarta, tidak lepas dari seorang dokter yang menjadi garda terdepan dalam hal penanganan dan penyampaian informasi.

Jurnalis Warta Kota berkesempatan untuk wawancara secara eksklusif dengan dokter tersebut. Wawancara berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2023).

Dokter yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta bernama Ngabila Salama. Beliau merupakan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ngabila menjelaskan bahwa pengendalian dari wabah pandemi Covid-19 tidak hanya surveilans (pemantauan) saja, tetapi juga ada yang namanya imunisasi (vaksinasi).

"Mereka (surveilans dan imunisasi) seperti dua sejoli yang enggak bisa dipisahkan selama pandemi Covid-19 berlangsung," ujar Ngabila.

Pada prinsipnya kata Ngabila, saat awal pandemi Covid-19 berlangsung, pihaknya langsung menciptakan surveilans data dengan baik.

Selain itu, bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Dinkes juga langsung membuat program kebijakan yang berbasis dengan data.

"Karena yang terpenting dari penanganan Covid-19 di DKI Jakarta adalah transparansi data kepada masyarakat," ucap Ngabila.

Menurutnya, transparansi tersebut berguna agar memberikan edukasi bagi warga DKI Jakarta (khususnya). Selain itu, juga membuat masyarakat tidak panik dan tenang menghadapi pandemi Covid-19.

Awal Kasus: Kurang Transparan

Ngabila mengaku bahwa saat awal-awal kasus Covid-19 ramai, pemerintah pusat kurang transparan dalam penyampaian data.

"Akhirnya, kami yang di Jakarta membangun sistem dengan prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ngabila.