Pengendara Sepeda Motor Marah Dengar Pemprov DKI Jakarta Mau Terapkan ERP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menggodok wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan.

Langsung saja wacana itu ditolak tegas semua pengendara mobil dan motor.

Mereka keberatan karena pendapatan akan tergerus oleh kebijakan tersebut, sementara gaji naik tidak seberapa.

Teddy (41), salah satu pengendara motor mengaku keberatan dengan rencana tersebut.

Pasalnya, kawasan yang terkena ERP merupakan jalan utama dan setiap hari dilewatinya.

"Saya kerjanya di Pecenongan Raya, berangkat dari Jembatan Lima, ya itulah pasti kena di Jalan Gajah Mada," ujar Teddy saat ditemui Wartakotalive.com di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

"Udah gitu anak saya mau sekolah di daerah Gajah Mada, saya nganter mesti bayar lewat jalan itu, karena jalan mana lagi?" imbuhnya.

Baca juga: PKS Tolak Pembahasan dan Penerapan ERP di Jakarta Karena Dianggap Bikin Rakyat Susah

Teddy mengatakan, jika tujuannya untuk mengurangi kemacetan, mungkin bisa terlaksana suatu hari nanti.

Namun, kehadiran ERP tetap memberatkan masyarakat kecil seperti dirinya.

"Keberatan sih sebenarnya. Sebagai rakyat yang belakangan susah, sudah berat. Masa disuruh berbayar. Keberatan lah intinya," keluhnya.

Pria bermata sipit itu berharap pemerintah bisa mengkaji ulang lagi rencana tersebut.

Baca juga: Pengamat: Penerapan ERP Lebih Menguntungkan Ketimbang Ganjil Genap atau 3 In 1

Namun jika harus diterapkan, lanjut Teddy, ia berharap tidak diberlakukan untuk pengendara roda dua.

Sementara itu, di tempat terpisah hal yang sama juga dikatakan Ano (39) yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol).

Sebagai orang yang banyak bermobilitas di lapangan, Ano mengaku keberatan dengan rencana tersebut.

Pasalnya, ia khawatir penghasilannya yang tak seberapa itu terpotong untuk membayar biaya melintas di sepanjang jalan protokol DKI Jakarta.