Tak Ikut Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Hasto: Kami Hormati Apapun Putusan Mahkamah Konstitusi 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan, bahwa pihaknya menghormati langkah para ketua umum delapan partai politik, yang bertemu di Hotel Dharmawasa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023) pagi. 

Hasto menyebut, partainya memilih untuk  menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Pertemuan yang ada di hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” ujar  Hasto di acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta di Jalan Baladewa, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

Perihal isu sistem pemilu proporsional terbuka yang hendak diusulkan diubah tertutup, Hasto mengatakan, bahwa semua ada ranahnya masing-masing.

Baca juga: Jelang HUT ke-50 PDIP, Hasto Ingatkan Anak-anak Johar Baru Kuasai Matematika dan Bahasa Inggris

"Kalau ditanya idealisme yang dipegang PDIP terkait isu tersebut, melihat DPR bertanggung jawab bagi masa depan negara, Maka sebagai partai politik yang mengajukan calon anggota DPR, PDIP memerlukan para ahli dan pakar di bidangnya," ujar Hasto. 

“Di komisi I, kami perlu pakar-pakar pertahanan, para pakar-pakar diplomasi yang memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Di komisi IV kami memerlukan pakar-pakar pertanian.

Nah, dengan proporsional terbuka, ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup

Baca juga: Dua Alasan Kuat Megawati Soekarnoputri Kemungkinan Maju sebagai Calon Presiden di Pilpres 2024

Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak harus ada (modal, red) yang Rp 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai Rp 100 miliar untuk menjadi anggota dewan,” sambung Hasto. 

Sebelumnya, sebanyak delapan partai politik (parpol) di Indonesia sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup, Minggu (8/1/2023).

Keputusan tersebut, disampaikan setelah elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu ini. 

Baca juga: Demokrat-PKS Deklarasi Anies Bulan Ini, NasDem: Iman Mereka Mantap, Tak Tergiur Tawaran Menteri

Adapun para elite parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara itu, dari pihak Gerindra tak menghadiri pertemuan, tapi sudah berkomunikasi dengan sejumlah elite parpol dan menyatakan sikapnya.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan pihaknya bersama tujuh parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup.