Dianggap Ngawur dan Bodoh oleh Mahfud MD, Rizal Ramli: Dia Panik karena Membela yang Tidak Benar

Sebab menurutnya, konteks pernyataan yang dikutip Rizal Ramli ialah soal sistem Pilkada bukan soal kebijakan pemerintah.

“Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan, kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo saya bilangnya bukan begitu lah tapi begini,” bebernya.

Bahkan Mahfud MD menyindir Rizal Ramli mengaku tahu siapa sosok mantan rekannya di era Gus Dur itu.

Anda RR merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tak mungkinlah, selama punya otak, kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Saya tidak anti kritik. Tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik jangan dituding anti kritik, ya,” sambung Mahfud MD.

Di unggahan lainnya, Mahfud MD bahkan menyinggung soal polemik Jusuf Kalla dan Rizal Ramli saat menjadi Menko Maritim di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Menurut Mahfud MD, hanya ia dan JK yang berani membalik serangan Rizal Ramli.

“Sorry deh. Rizal Ramli yang duluan mengolok saya dengan kasar tapi tanpa data. Hampir tiap hari dia mengolok orang lain dengan kasar tapi didiamin saja. Yang mau membalik serangan dia, dalam catatan saya, adalah Pak JK dan saya. Sesekali perlu dilawan dengan cara yang setara agar tak menyesatkan orang lain,” ucapnya.

Diketahui Rizal Ramli hanya bertahan 1,5 tahun dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dalam satu wawancara, Rizal Ramli bahkan menyebut bahwa dipecatnya ia dari Kabinet Kerja Jokowi-JK karena ketidaksukaan mantan Wakil Presiden tersebut terhadapnya.

Salah satu masalahnya ialah saat anak dari JK hendak membuat tangki BBM memakai anggaran Pertamina. Kebijakan tersebut kemudian ditolak mentah-mentah oleh Rizal Ramli yang menjabat sebagai Menko Maritim.

Mahfud MD soal Perppu Cipta Kerja

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik luas dan kecaman.

Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja itu

Padahal, beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu tersebut.

Ketidakkonsistenan itu pun menuai pertanyaan publik.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut dinilai tidak dilandasi kegentingan memaksa yang menjadi syarat diterbitkannya Perppu.