KRL
Soal Usulan Beda Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin, Jokowi Didesak Tegur Menhub Budi Karya
Presiden Jokowi didesak oleh komunitas KRL Mania menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal usulan beda tarif KRL orang kaya dan miskin.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak menegur Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal usulan beda tarif Kereta Rel Listrik (KRL) penumpang "orang kaya" dan "orang miskin".
Desakan diserukan komunitas pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania), karena usulan tersebut dianggap kontroversial, dengan membagi penumpang KRL kaya dan miskin.
Gusti, selaku humas KRL Mania menilai jika usulan perbedaan tarif orang kaya dan miskin tersebut salah kaprah.
"Sebelumnya tidak ada wacana soal KRL kaya dan miskin ini. Hanya ada isu soal rencana kenaikan (tarif)," kata Gusti melalui pesan singkat saat dikonfirmasi Wartakotalive.com, Kamis (29/12/2022).
KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim.
"Pertama, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL," tulis pernyataan di rilis resmi KRL Mania.
"Kedua, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun. Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi."
"Ketiga, mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon," lanjut pernyataan tersebut.
Alasan lain adalah, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan, karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin', yang diakibatkan kebijakan tersebut.
Baca juga: Tahun Depan Orang Kaya Kemungkinan Bakal Tak Bisa Nikmati Tarif KRL Subsidi
"Karena itu kalau ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja," lanjut pernyataan KRL Mania.
"Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," pungkas pernyataan resmi KRL Mania.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
