Pencopotan Marullah Matali dari Sekda DKI Jakarta Tidak Perlu Direspon Berlebihan

Menurut dia, untuk menjadi sehat dalam bernegara berarti harus sehat dalam menilai kebijakan-kebijakan praktis teknis yang dikeluarkan. Termasuk langkah-langkah birokratis yang dijalankan.

“Sebagaimana Aristoteles mengatakan, orang yang bijak adalah dia yang mengerti prinsip jalan tengah (mesotes), tahu secara proporsional menempatkan diri dan menentukan pandangan objektif, tidak berlebihan di satu sisi sebaliknya, tidak kekanak-kanakan apalagi dalam mengomentari urusan negara,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pencopotan Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta disesalkan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Mereka menyayangkan keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggeser posisi Marullah menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sejak Jumat (2/12/2022) lalu.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Dia tidak boleh semena-mena, Heru harus ada etika dan saya tersinggung,” kata Ketua Umum Forkabi Abdul Ghoni pada Minggu (4/12/2022).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, Heru Budi Hartono sama sekali tidak menghargai putra Betawi, karena Marullah merupakan asli warga Jakarta. Selama ini, lanjut dia, masyarakat Betawi selalu hidup rukun tanpa ada ketegangan.

Kata dia, semestinya Heru paham sebagai Pj tidak bisa berbuat semaunya. Apalagi sejak empat Gubernur sebelumya dari Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat hingga Anies Baswedan, jabatan Sekretaris DKI selalu putra daerah.

“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus Plt Sekdaprov itu tak beretika,” ujar Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.