Waketum PPP: Mekanisme Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Masih yang Terbaik

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai mekanisme pengundian nomor urut partai politik di setiap pemilihan umum pemilu), harus tetap dilakukan.

Karena, menurut Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, pengundian memberikan hak yang sama bagi para partai peserta pemilu, termasuk partai baru yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Karena di dalam tahapan pemilu itu diatur, dalam peraturan KPU itu kan ditentukan tentang pengundian."

Baca juga: Tak Bersifat Darurat, Aturan Nomor Urut Parpol Masuk Perppu Pemilu Dinilai Tidak Tepat

"Karena semua partai punya hak yang sama," kata Arsul kepada awak media, dikutip pada Kamis (17/11/2022).

Arsul menyebut, perlunya musyawarah perihal penentuan nomor urut partai politik, jangan sampai partai dengan suara terbesar saja yang bisa menentukan mekanisme tahapan pemilu.

"Kalau ketika kita bicara untuk penyelenggaran pemilu itu, kan tidak ada cerita kemudian voting karena kursinya banyak, katakanlah dia menjadi suaranya banyak, ini kan semua harus kita musyawarahkan," papar Arsul.

Baca juga: Pemimpin G20 Takjub dengan Kemegahan Acara Makan Malam di GWK, Joe Biden Sampai Ogah Pulang

Oleh karena itu, PPP, kata Arsul masih memilih mekanisme pengundian untuk partai politik yang lolos verifikasi KPU, untuk mendapatkan nomor urutnya.

Sebab, jangan sampai ada sebagian pihak parpol merasa tak terakomodasi haknya karena adanya wacana tersebut.

"Saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini, di mana setiap pemilu kemudian kita undi itu masih yang terbaik, kira kira seperti itu."

Baca juga: Rapat Dadakan di KTT G20 Bali, Pemimpin NATO dan G7 Kutuk Serangan Rudal ke Polandia

"Karena kami khawatir kalau itu kami setujui nanti, partai yang di luar parlemen, apalagi partai yang ternyata nanti memenuhi syarat untuk ikut pemilu."

"Karena ikut pemilu, karena lolos juga di verifikasi faktual, juga akan merasa tanda kutip ya terkurang haknya, karena untuk mendapat nomor yang mereka sukailah," beber Arsul.

Makan Banyak Biaya Ganti Alat Peraga

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengubah nomor urut partai politik calon peserta Pemilu 2024, alias sama seperti Pemilu 2019.

Megawati mengusulkan hal itu saat pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istana Negara.

Saat itu, Megawati mengaku kebetulan berjalan bersama pimpinan KPU, Bawaslu, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi dari pihak PDIP, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan."

"Tapi pengalaman dua kali pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai."

"Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” kata Megawati lewat keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Modal Jadi Kepala Daerah Paling Murah Rp30 Miliar, KPK: Demokrasi Jadi Transaksi Bisnis

Megawati menegaskan, sebagai partai politik, PDIP berhak mengusulkan hal itu kepada KPU.

“Saya tentu sebagai partai, saya bilang boleh saja dong mengusulkan, nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip," paparnya.

Megawati melihat KPU sangat bisa mengerti dan memahami keinginan itu.

Baca juga: VAKSINASI Covid-19 16 September 2022: I: 204.283.621, II: 170.892.291, III: 62.405.814, IV: 536.734

Ia menyebut pada Pemilu 2019 PDIP mendapatkan nomor 3, maka pada Pemilu 2024 ia juga berharap bakal mendapatkan nomor yang sama.

Sedangkan partai baru yang lolos verifikasi, kata Megawati, bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol yang sudah pernah jadi peserta pemilu.

“Sehingga dengan demikian, suatu saat ke depannya nomor itu kepegang terus."

Baca juga: Jelaskan Beda BLT di Era SBY dan Jokowi, Adian Napitupulu: AHY Harus Belajar Berhitung Lagi

"Sehingga tentunya dari sisi pendidikan pembelajaran kepada rakyat, rakyat itu kan nantinya sudah pasti bertanya-tanya. Usulan ini kan kalau saya lihat ini prinsip sangat bisa dimengerti," bebernya.

Megawati menuturkan, jika usul ini diterima dan diterapkan, akan membantu partai politik tak melakukan pemborosan. Karena, alat peraga dan spanduk lama masih bisa digunakan.

“Belum tentu mau ya itu. Saya enggak tahu. Tapi dari sisi kami, kami merasa itu bahan yang tidak terpakai lagi. Karena gambarnya sama, nomornya yang berbeda,” terangnya.(Rizki Sandi Saputra)