Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Tinggi, Rizal Ramli Setuju Panglima TNI Berikutnya dari AL

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli menyoroti potensi konflik di Laut Cina Selatan, terkait calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Menurutnya, tantangan potensi konflik di wilayah laut tersebut lebih penting ketimbang diskursus mengenai rotasi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Ia mengatakan, potensi konflik di Laut Cina Selatan menjadi tantangan paling besar hari ini.

"Negara-negara barat, Cina sendiri, membangun pangkalan dari atol di Laut Cina Selatan, dan lagi konflik dengan banyak negara."

"Ada juga kemungkinan masalah Taiwan. Ini semua tantangan-tantangan kita dalam waktu dekat."

"Jadi memang Panglima berasal dari Angkatan Laut jawaban dari tantangan yang kita hadapi ini."

Baca juga: Surya Paloh Siap Mundur Jika Kursi Partai Nasdem di DPR Tidak Bertambah pada Pemilu 2024

"Karena potensi konflik kan bukan di darat. Potensi konflik di Laut Cina Selatan," tutur Rizal dalam diskusi daring pada Jumat (11/11/2022).

Selain itu, kata dia, saat ini negara-negara di kawasan juga telah merespons potensi konflik di Laut Cina Selatan.

Respons tersebut, menurutnya ditunjukkan dengan banyaknya latihan militer berbasis Angkatan Laut di kawasan.

Baca juga: Nasdem Cuma Punya Suara 10,3 Persen, Surya Paloh Tak Jamin Anies Bisa Ikut Pilpres 2024

Untuk itu, menurutnya sudah sewajarnya apabila Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022, berasal dari Angkatan Laut.

"Latihan-latihan militer juga, karena semua negara di kawasan ini melihat potensi konflik di Laut Cina Selatan, latihan-latihan militer itu banyak yang berbasis Angkatan Laut. Angkatan-Angkatan Laut di Asia, di Pasifik," paparnya.

Saat menjabat di pemerintahan, kata Rizal Ramli, Laut Cina Selatan di wilayah Indonesia diubah dengan nama Laut Natuna Utara.

Baca juga: Desmond Minta Maaf Usai Singgung Soekarno, Waketum Gerindra: Kadang Bicara Keras, tapi Hatinya Baik

Saat itu, kata dia, Cina mengirim protes ke pemerintah agar perubahan nama tersebut dibatalkan.

"Kami menolak. Kenapa ya? Lho ini wilayah kita, laut kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. Cina tidak berhak menentukan nama yang di sini."

"Akhirnya karena kami cukup firm, yang lainnya ikutlah mengubah peta Indonesia dalam bidang pendidikan, dan yang kedua kita proses di PBB."

"Wilayah kita ini diakui oleh kesepakatan PBB, UNCLOS," paparnya. (Gita Irawan)