Pilpres 2024

Isu PKS Ditawari Dua Kursi Menteri Asal Tak Dukung Anies, Begini Tanggapan Sekjen PDIP

Ia menyebut akan ada tiba momentumnya untuk kontestasi, setelah Oktober dan November 2023.

Tribunnews/Fersianus Waku
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan merespons isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari dua kursi menteri, dengan syarat tak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan merespons isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari dua kursi menteri, dengan syarat tak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Hasto hanya mengatakan saat ini partai besutan Megawati Sukarnoputri itu fokus mengatasi persoalan bangsa.

"Jadi yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa."

Baca juga: Ditahan di Perkara Penistaan Agama, Bambang Tri Cabut Gugatan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

"Semua bekerja sama, semua bergotong royong," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Ia menyebut akan ada tiba momentumnya untuk kontestasi, setelah Oktober dan November 2023, yakni batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

"Kita tunggu momentum itu, dan mari kita berikan energi positif kita bagi bangsa dan negara," ujar Hasto.

Konsisten di Luar Pemerintahan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diisukan ditawari posisi dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, dengan syarat tak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Menanggapi isu itu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menegaskan, partainya tetap konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan (oposisi)," kata Kholid saat dihubungi, Jumat (28/10/2022).

Kholid mengatakan, keputusan partainya berada di luar pemerintahan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

"Hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi," tegasnya.

Ia menuturkan, keputusan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan PKS.

Baca juga: Dilantik Jokowi Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak: Keadilan Restoratif di Kasus Korupsi Cuma Opini

Sebelumnya, bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku mendapat informasi, seorang pengusaha batu bara ditugaskan memberikan dana besar kepada PKS, agar keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.

"Dan kabar lain juga, bhw salah satu pengusaha batubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis Said melalui akun Twitternya.

Cuitan itu dikutipnya dari akun @maspiyuaja. Pada akun itu dicantumkan link berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?" (Fersianus Waku)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved