VIDEO Dialog Anies Baswedan dengan KOPAJA sempat Memanas

"Hari ini kami dengan tegas menyatakan melakukan DO terhadap Anies Baswedan dari DKI Jakarta," ucap Jeanny di tengah aksi tersebut, pada Jumat (14/10/2022).

Jeanny menjelaskan, berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa yang menjadi catatan inti berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Baca juga: ANIES Baswedan Beberkan Terobosan Pulihkan Ekonomi setelah Pandemi Covid-19

Kemudian, Jeanny menginformasikan masalah yang juga bisa segera diselesaikan. Misalnya polusi udara di DKI Jakarta, di mana ia mengklaim bahwa warga sudah menang sejak tahun lalu.

"Tapi sampai saat ini belum ada tindakan praktis atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan alih-alih banding yang sedang berjalan," ujar Jeanny.

Lebih lanjut Jeanny juga menjelaskan fokus lain ada persoalan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang sebenarnya sudah selesai draftnya.

Ia sangat menyayangkan sikap Anies yang malah safari politik, tetapi tidak menandatangani draft tersebut.

Baca juga: VIDEO Momen Makan Siang Terakhir Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta

Sementara itu, warga Pancoran Buntu II, Lilik Sulistyo menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) 207 Tahun 2016 tersebut sangat mengancam keluarganya.

"Dan Pak Anies waktu itu akan mencabut pergub tersebut. Namun nyatanya hingga saat ini, H-2 sebelum lengser, belum dicabut juga," kata Lilik.

Selain itu, warta Pulau Pari, Asmania menceritakan bahwa ia bertahun-tahun hidup di pulau tersebut.

Ia menuntut Anies supaya menghentikan reklamasi pulau dan privatisasi pulau-pulau kecil, termasuk yang ada di Pulau Pari.

Baca juga: ANIES Baswedan Ungkap Tiap 800 M di Jakarta Ada Taman, Trotoar 265 Km, dan 103 Km Jalur Sepeda

"Warga kami banyak yang merasakan diskriminasi akibat privatisasi pulau itu," beber Asmania.

Kemudian, Jeanny membeberkan beberapa hal desakan KOPAJA terhadap Anies. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait Pengendalian Polusi di DKI Jakarta;

2. Hentikan privatisasi air dan wujudkan remunisipalisasi;

3. Mencabut Pergub Nomor 207 tahun 2016;