Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI, Akankah PSI tak Lagi Dijuluki 'Partai Seputaran Ibu Kota'?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono, telah ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022) siang.

Nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI getol menyuarakan agar Jokowi menunjuk Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Kedua partai tersebut selama ini dikenal vokal mengkritik sejumlah kebijakan Anies Baswedan dan Pemprov DKI.

Baca juga: Tak Mau Khianati Warga DKI, Anies Baswedan Pernah Menolak Tawaran jadi Capres di Pilpres 2019

Bahkan, PSI sampai diplesetkan sebagai Partai Seputaran Ibu Kota karena porsi kritiknya yang jauh lebih besar ke DKI Jakarta ketimbang mengkritik kebijakan pemerintah pusat.

Istilah Partai Seputaran Ibu Kota awalnya dilontarkan pendukung Anies, Geisz Chalifah saat 'perang' argumen dengan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Nanang Priyo Utomo, yang mewakili Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam sebuah program televisi swasta.

Lalu, istilajh itu digunakan warganet untuk meledek partai besutan Giring Ganesha itu.

Diketahui, DPP PSI maupun anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta seolah menjadi garda terdepan oposisi terhadap pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Heru Budi Hartono Ditunjuk Jokowi sebagai Pj Gubernur DKI, Anies Baswedan: Beliau Berpengalaman

Padahal, dalam lingkup Provinsi DKI, seharusnya tidak ada oposisi.

Hampir tak ada jeda partai ini menyerang Anies.

Dari mulai pengerjaan sumur resapan, proyek normalisasi sungai pencegahan banjir, relokasi kampung kumuh, program DP 0 rupiah, gelaran Formula E hingga proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan berbagai kebijakan lain.

Alasan PSI dukung Heru Budi

DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sebelumnya mengunggulkan Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan yang pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Mantan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara itu dianggap mumpuni memimpin Ibu Kota sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 nanti.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan partainya di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat ikut mengusulkan Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI,” kata Michael, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Ahmad Riza Patria Pamit Jelang Lengser 16 Oktober, Mohon Maaf Jika Ada Salah selama Bertugas 

Michael mengatakan, PSI juga mengusulkan dua nama lainnya guna memenuhi hasil keputusan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta, yaitu Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dan juga Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.

Hal ini sebagaimana permintaan dari Kemendagri, bahwa DPRD DKI Jakarta diperkenankan mengusulkan tiga kandidat sebagai Pj Gubernur. Tiga nama yang nantinya paling banyak diusulkan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta diserahkan ke Kemendagri.

Rapat itu menyebut, agar setiap fraksi mengusulkan tiga nama, nantinya tiga figur yang paling banyak disebut bakal direkomendasikan kepada Kemendagri.

“Kami ikuti aturan Rapimgab. Kalau memang harus tulis tiga nama, kami tetap tulis tiga nama. Tapi perlu saya pertegas bahwa dukungan PSI sepenuhnya untuk Pak Heru. Bagi kami, Pak Heru harga mati untuk memimpin DKI Jakarta dari pilihan yang ada,” jelas Michael.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Sebut Anies Baswedan Dilarang Penjenamaan Kota Tua Jakarta jadi Batavia

Menurut dia, ada tiga alasan utama PSI mengunggulkan Heru sebagai Pj Gubernur DKI. Pertama, dia memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, karena pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

“Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tepat sasaran,” ucapnya.

Alasan kedua, sambung Michael, selama ini Jakarta kesulitan memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena lemahnya sinergitas Jakarta dengan pemerintah pusat.

Michael yakin dengan latar belakang jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru adalah pilihan paling tepat yang dapat mengoptimalkan sinergi Pusat dan Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Umumkan Pemberhentian, Anies Baswedan Tidak Boleh Ambil Kebijakan Strategis

“Pak Heru orang yang sangat dan paling dipercaya Presiden Jokowi bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden, dan hafal betul visi dan pemikiran Presiden,” ungkap Michael.

Selain itu, Heru diharapkan bisa optimalkan sumber daya dan jaringan pemerintah pusat untuk pembangunan Jakarta.

Pj Gubernur nantinya akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati Rp 300 triliun.

“Tanggung jawab besar ini adalah momentum, supaya prioritas kerja pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi Presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain,” jelasnya.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Tidak Masalah Jika Tiga Nama Usulan Pj Gubernur DKI Tidak Dipilih Presiden Jokowi

Alasan ketiga di balik dukungan PSI Jakarta terhadap Heru adalah konteks transisi Jakarta yang tidak lama lagi akan kehilangan status Ibu Kota Negara (IKN).

Sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan pemerintah pusat, Heru diyakini akan mampu melobi dan meyakinkan pemerintah pusat kebutuhan transisi Jakarta tersebut berjalan mulus dan tidak merugikan Jakarta.

“Tugas terbesar Pj Gubernur adalah mempersiapkan transisi Jakarta saat tidak lagi menjadi Ibu Kota. Jangan sampai Jakarta kemudian dilupakan dan dianaktirikan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

"Arah pembangunan Jakarta pasca pemindahan ibukota harus disusun dari sekarang, dan harus ada komitmen dukungan Pusat. Pak Heru sosok paling tepat menjembatani transisi IKN ini," sambungnya. 

Baca juga: Inilah 3 Nama Calon PJ Gubernur DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Sebagai Pengganti Anies Baswedan

Meski menjagokan Heru seorang, PSI akan terus berkomitmen untuk tetap mengawasi bahkan mengkritisi kinerja bahkan kebijakan yang diambil oleh siapapun Pj Gubernur yang akan dipilih Presiden Joko Widodo, termasuk jika Heru Budi Hartono terpilih nantinya.

"Kami menyayangkan tidak adanya fit and proper test dalam penentuan nama calon Pj Gubernur. Publik harusnya diberi ruang untuk mengkritisi para calon yang ada dan memastikan pemikiran dan program kerja calon Pj Gubernur jelas dan dimengerti warga Jakarta," tutur Michael.

"Itu kenapa, siapapun nanti yang akan terpilih, saya pastikan kami akan tetap kritis mengawasi kerja Pj Gubernur nantinya," tegas Michael.

Profil Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono lahir di Medan, Sumatra Utara, pada 13 Desember 1965.

Dilansir TribunnewsWiki.com, Heru Budi Hartono pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di Pakistan selama 3 tahun.

Heru Budi Hartono melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP PSKD I Jakarta Pusat. 
Heru Budi Hartono lalu menempuh pendidikan SMA di Den Haag, Belanda.

Heru meraih gelar S-1 dan S-2 di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta.

Baca juga: Sinyal NasDem Restui AHY jadi Cawapresnya Anies Baswedan, Tinggal Hitung Hari Resmikan Koalisi

Riwayat Jabatan

Heru Budi Hartono bukan nama yang asing di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Heru memulai kariernya dengan menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993.

Heru mengawali kiprahnya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993.

Dari tahun ke tahun, kariernya terus menanjak dengan menduduki sejumlah posisi kepala bagian. Tahun 2013, Heru sempat menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta.

 Jabatan itulah yang akhirnya mendekatkan Heru dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota DKI Jakarta. Karier Heru kian moncer. Tahun 2014, dia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Namun, jabatan itu hanya Heru emban selama setahun.

Tahun 2015, dia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pebgelola Keuangan dan Aset Daerah.

Belasan tahun berkiprah di pemerintah provinsi DKI juga merekatkan Heru dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu menjadi Wakil Wali Kota DKI mendampingi Jokowi, dan naik jabatan sebagai Wali Kota setelah Jokowi jadi presiden.

Saking dekatnya, Heru nyaris dipinang Ahok sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pada Pilkada DKI 2017 lalu, Ahok mulanya hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI melalui jalur independen.

Namun, Ahok akhirnya menggandeng Djarot Syaiful Hidayat, dan maju lewat jalur dukungan partai politik.

Baca juga: Deklarasikan Ganjar Pranowo secara Sepihak, PSI Dinilai Sembrono dan Turunkan Wibawa Pemerintah

Selengkapnya, berikut daftar riwayat jabatan Heru Budi Hartono sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari laman LinkedIn:

1. Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara, 1993-1995;

2. Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara, 1995-1999;

3. Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara, 1999-2002;

4. Kasubag Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara, 2002-2007;

5. Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara, 2007-2008;

6. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara, 2008-2012;

7. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, 2012-2013;

8. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, 2013-2014.

9. Wali Kota Jakarta Utara, 2014-2015;

10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

11. Kepala Sekretariat Presiden, sejak 2017.

Sempat Menjabat Wali Kota Jakut

Dikutip dari laman utara.jakarta.go.id, Heru Budi Hartono sempat menjabat Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Bambang Sugiyono.

Prosesi pelantikan ini berlangsung di Waduk Danau Cincin Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/1/2014).

Saat itu, Heru Budi Hartono diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di taman BMW.

Tugas lain Heru yakni penyelesaian relokasi warga di Waduk Pluit dan rencana pembangunan rusun baru di Marunda.