Pilpres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto Singgung Etika Politik: Ganjar Adalah Kader PDIP

Menurut Hasto Kristiyanto, mencalonkan capres maupun cawapres harus dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap masa depan. 

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Feryanto Hadi
TRIBUNNEWS/RIZKI SANDI SAPUTRA
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PSI. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon persiden 2024, meskipun suara mereka tak sampai 4 persen.

Langkah PSI ini dinilai berbagai pihak sebagai manuver untuk mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2024 mendatang.

PSI juga sempat dikritik lantaran tak memberitahu Ganjar Pranowo soal deklarasi itu.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyampaikan, terkait deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PSI, pihaknya tidak begitu menggubris.

Ia menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan calon presiden dan wakil presiden.

"Dalam situasi seperti ini, menempatkan capres dan cawapres, sepertinya memperebutkan efek ekor jas," ujar Hasto di Kantor PARA Syndicate, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Deklarasikan Ganjar Pranowo secara Sepihak, PSI Dinilai Sembrono dan Turunkan Wibawa Pemerintah

Merespon pencalonan Ganjar oleh PSI, Hasto juga tak begitu mempersoalkan.

Sebab, Ganjar Pranowo sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya adalah kader PDI Perjuangan

"Kalau PDIP sendiri sudah jelas, bahwa pak Ganjar sudah memberikan jawaban, jelas beliau adalah kader PDIP," ungkap Hasto

Menurut Hasto, mencalonkan capres maupun cawapres harus dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap masa depan. 

"Oleh karenanya, siapapun yang akan akan dicalonkan, dipastikan mereka telah diberikan gembelengan sebagai calon pemimpin, sehingga memiliki kesadaran ideologis dan memiliki tanggung jawab yang kuat bagi bangsa dan negara," tutur Hasto. 

Baca juga: Tanggapan Ganjar Pranowo usai Diusulkan PKS Menjadi Cawapres Dampingi Anies Baswedan

PDIP sendiri, disebut Hasto, tak bisa memprotes deklarasi yang dilakukan PSI terhadap kadernya

"Kami kan tidak bisa menegur bagaimana partai politik lain, setiap partai mempunyai kedaulatan sendiri. Yang bisa dilakukan adalah, bagaimana kita bersama-sama menghormati etika politik itu," ujar Hasto. 

PSI dinilai sembrono

Partai Solidaritas Indonesia membuat geger usai mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai, pasangan Ganjar-Yenny cocok memimpin Indonesia ke depan.

Keputusan PSI itu pun menuai pro dan kontra.

Kritikan pun bermunculan, lantaran Ganjar Pranowo sendiri tak dikabari terkait deklarasi sepihak itu.

Menanggapi hal tersebut, Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, menilai deklarasi dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, merupakan keputusan paling sembrono.

Baca juga: Dideklarasikan Jadi Capres, Ganjar Pranowo Tak Diberi Tahu PSI

Baca juga: Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, Grace Natalie Sebut PSI Mewakili Keinginan Rakyat

"Kalau ada keputusan, langkah PSI yang semborono, ini saya kira langkah PSI paling sembrono sepanjang tahun 2022 dengan tiba-tiba deklarasi," ujar Ray dikutip dari Tribunnews, Rabu (5/10/2022).

Ray juga melihat format deklarasi yang dilakukan oleh partai yang erat kaitannya dengan anak muda ini, dilakukan hanya secara daring.

Padahal, menurutnya proses pendeklarasian haruslah dengan perencanaan matang. Hal ini tentu guna menghasilkan buntut efek yang bagus.

"Mestinya deklarasi capres dibuat dengan perencanaan yang matang, sehingga efeknya bagus, ini kan kayak dipaksain, dadakan," tuturnya.

Menurut Ray, deklarasi oleh PSI ini justru ditangkap oleh masyarakat hanya sebagai reaksi kepada Partai NasDem, yang pada hari yang sama lebih dahulu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga: Punya Dendam kepada NasDem, PA 212 Belum Tentu Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Ray juga mempertegas, langkah PSI ini justru menurunkan wibawa pemerintah yang saat ini tengah fokus mengurus tragedi Kanjuruhan.

"Akibatnya apa? Orang melihatnya dia (PSI) reaksi terhadap NasDem, dan lebih penting dari itu ya, menurunkan wibawa pemerintah, karena pemerintah sedang sibuk menangani kasus Kanjuruhan," papar Ray.

Sebelumnya, PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai, pasangan Ganjar-Yenny cocok memimpin Indonesia ke depan.

“Kombinasi Ganjar-Yenny Wahid kami nilai sebagai pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depan,” kata Grace saat konferensi pers virtual, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Jokowi Digugat ke PN Jakpus karena Diduga Pakai Ijazah Palsu, Stafsus: Dapat Dibuktikan dengan Mudah

Grace menyebut, keputusan tersebut diambil PSI berdasarkan hasil rembuk rakyat sejak beberapa waktu lalu.

Karena itu, ia menegaskan keputusan itu bukan atas keinginan elite PSI, melainkan keinginan rakyat.

Terhadap Ganjar, Grace menyebut kader PDIP itu memiliki perjuangan yang sama dengan PSI.

“Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki perjuangan yang sama dengan PSI."

"Mas Ganjar juga tokoh paling pas untuk memajukan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi,” ujarnya.

Baca juga: Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J karena Amat Mencintai Putri Candrawathi, Ungkit Tragedi di Magelang

Grace lantas menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai NasDem menjadi capres di 2024.

Ia mengatakan, berdasarkan catatan, Anies secara tidak langsung melakukan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Tidak secara vulgar melakukannya. Tapi dengan mendiamkan dan ikut alurnya dan menikmati hasilnya, bisa dikategorikan melakukan politik identitas,” tutur Grace.

Hal itu, lanjut dia, diperburuk dengan kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di DKI Jakarta.

“Ini karena hal sangat mendasar, sehingga tidak memungkinkan PSI untuk mendukung Pak Anies, siapapun partai yang mendukungnya,” tegas Grace.

Menurut Grace, dengan sikap PSI yang tidak mendukung Anies, bukan berarti partainya enggan menjalin hubungan dengan Partai NasDem.

Grace menegaskan, rekam jejak di DKI menjadi pertimbangan tersendiri bagi PSI untuk tidak mendukung Anies di Pilpres 2024.

Baca juga: Punya Dendam kepada NasDem, PA 212 Belum Tentu Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

“Bukan kami enggak mau koalisi dengan NasDem, tapi ketika pilihannya jatuh kepada seseorang yang melakukan dosa besar terhadap demokrasi kita, politik identitas, memecah belah dan masih terasa sampai sekarang, kami tak akan dukung Anies, terlepas dari partai manapun yang mendukungnya,” beber Grace.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved