Warga Terdampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Kena Banjir, Ini Solusinya

Sebab, Andriansyah menjelaskan, dengan dijalankannya proyek ini, berharap tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Maka dari itu, dari setiap pertemuan yang dilakukan antara pengurus dan warga, di akhir acara akan selalu disiapkan perihal berita acara, dan nantinya wajib ditandatangani oleh keseluruhan pihak yang terlibat.

"Kesepakatan tadi akan ditaruh di berita acara, nanti bapak Ibu juga harus tanya kepada pihak acara (Jajaran Kepengurusan Kereta Cepat) supaya bisa terciptanya sepakat," ujarnya.

Di akhir penjelasannya, Andriansyah berharap selama proses pengerjaan berjalan dengan lancar, dan tidak ada pihak yang terkait merasa dirugikan.

"Semota kita dapat melaksanakan proyek secara on the track, dan kita pastikan juga bahwasanya seluruh tahapan itu harus ada pada jalurnya, pada track nya, artinya aturan regulasi kita ikuti," pungkasnya.

Pada pertemuan sebelumnya, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, gelar sosialisasi bersama warga RW 02, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, perihal pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, pada Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Cara Erick Thohir Optimalkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan proses pengerjaan proyek dalam segi pembebasan bidang tanah warga tidak mendapatkan penolakan.

Mengingat, proyek strategis kereta cepat Jakarta - Bandung termasuk ranah Nasional.

Tidak hanya itu, Camat Makasar, Kamal Alatas, menambahkan, sosialisasi tersebut juga bersamaan dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Saya berpesan ke BPN dan KCIC saat sosialisasi untuk benar pastikan tidak berhimpitan bersama eks pembebasan Tol Becakayu, dengan tujuan mencegah dua kali bayar," kata Kamal saat dikonfirmasi awak media, pada Rabu (21/9/2022).

Selain itu, nantinya diperkirakan ada total 12 rumah yang akan dibebaskan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebab, hal itu sudah mendapatkan perhitungan yang mencapai 600 meter persegi harus dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Kamal juga meminta proses pembebasan tanah itu dilakukan harus sesuai ketentuan UU 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pembebasan tanah bagi kepentingan umum.

"Langkah pertama pihak Kecamatan dan Kelurahan melakukan sosialisasi kepada warga yang terdampak, lalu kami (Jajaran relevan) masuk di anggota tim pembebasan, dan pengadaan tanah," imbuh Kamal.

Di lain pihak, Lurah Cipinang Melayu, Arroyantoro, mengungkapkan, terkait informasi sementara mengenai pembebasan lahan tersebut diterapkan untuk penambahan pelebaran akses jalan masuk ke stasiun kereta cepat.

Ditambahnya, ketika proses sosial kepada warga rampung, nantinya dilanjut dengan pendataan hingga tinjauan lapangan, dan juga proses kaji AMDAL

"Saat ini baru tahap sosialisasi ke warga yang tedampak, selanjutnya pendataan di lapangan, dan akan dikaji Amdalnya," pungkas Arroyantoro.