Warga Terdampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Kena Banjir, Ini Solusinya

WARTAKOTALIVE.COM, MAKASAR - Jajaran kepengurusan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, menggelar agenda konsultasi publik bersama warga yang huniannya terdampak.

Dalam agenda yang digelar di Kantor Kelurahan Cipinang Melayu, Jalan Borobudur, RT.1/RW.10, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pada Senin (26/9/2022), Ketua RW 02, Marhasan,sempat menyampaikan saran berupa kritikan terhadap jajaran pengurus proyek ini.

Dirinya juga berharap, pengurus di proyek ini tidak serupa terkait pengerjaan dengan Becakayu, yang dinilainya juga dapat merugikan warga sekitar.

Sebab, wilayahnya yang tadinya tidak banjir menjadi banjir, hal itu terjadi seusai pembangunan proyek Becakayu.

"Sebelum ada ini, hanya tiga Rt yang banjir kalau hujan turun, tapi setelah pengerjaan Becakayu, jadi hanya tiga Rt yang tidak kebanjiran dari 11," kata Marhasan, Senin (26/9).

Baca juga: Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, AHY: Indonesia Tidak Boleh Terus Tambah Utang

Walaupun Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) sudah memberikan solusi berupa pompa air di wilayahnya, namun hal itu bukan merupakan kunci dari mengatasi tidak terjadinya banjir.

"Sudin SDA juga berikan solusi pompa air, tapi itu kan harus banjir dulu baru disedot, kita kan berharapnya untuk tidak banjir," lugasnya.

Tidak sampai disitu, kritikan lainnya mengarah ke fasilitas umum dan rambu lalu lintas yang kurang memadai saat proses pembangunan Becakayu.

Sehingga musyawarah untuk mengerti dan memahami kondisi warga sekitar juga tidak dijalankan.

"Tidak memikirkan seperti dia punya settingan, bagaimana rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga bagaimana jembatan penyeberangan itu tidak ada yang dibangun oleh pengurus becak kayu, dan saya katakan adalah itu nol," tegasnya.

Di akhir penjelasannya, Marhasan berharap pihak pengurus pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung dapat berkaca dari kinerja pengerus Becakayu untuk tidak mengulangi hal yang dapat merugikan warga serupa.

"Nah nanti untuk yang pembangunan kereta api cepat ini saya harap dapat juga memikirkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk lingkungan kita di mana nanti prosesnya," pungkasnya.

Diketahui, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Andriansyah, menjelaskan, agenda konsultasi yang dilakukan, juga dihadiri dari jajaran warga yang terdampak dengan jumlah belasan bidang, hingga puluhan pihak.

Baca juga: Harga BBM Naik, Mardani Ali Sera: Kasihan Rakyat, Pemerintah Lebih Pentingkan IKN dan Kereta Cepat

"Pihak yang berhak dari objek pengadaan tanah untuk kereta cepat kurang lebih sebanyak 15 bidang dengan 22 pihak," kata Andriansyah, Senin (26/9).

Agenda konsultasi ini juga tidak akan dilakukan hanya satu kali pertemuan, melainkan juga akan berjangka.