Papdesi Usul ke Kemendes, Revisi UU Desa dan PP No 43 2015

Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati mengatakan, kurang lebih selama dua minggu pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa di Indonesia.

Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Jumat (23/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Dari pertemuan tersebut, Papdesi ingin agar sejumlah pasal dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 Juncto No 47 Tahun 2015 direvisi sesuai aspirasi para kepala desa.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Papdesi, Wargiyati mengatakan, kurang lebih selama dua minggu pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa di Indonesia.

Hasilnya, sejumlah poin pun didapatkan dan berhasil disampaikan kepada Kementerian Desa PDTT.

Baca juga: Menteri PDTT Abdul Halim: Kemendes Siapkan Pembangunan 11 Desa di IKN Nusantara

Baca juga: Urusan Arsip Sangat Penting, Kemendes Cukup Serius dalam Upaya Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan

“Yang kami sampaikan adalah aspirasi dari temen-temen yang masuk ke grup Papdesi Indonesia. Pertama untuk perpanjang masa jabatan, beliau (Sekjen) respon 9 tahun tapi usulannya mau dua periode. Kami maunya tanpa periodesasi selama masih dipilih oleh masyarakat,” ucap Wargiyati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/9/2022).

Aspirasi kedua, menurut Wargiyati, adalah ketika kepala desa mencalonkan diri sebagai caleg ataupun pejabat lainnya tidak perlu mengundurkan diri untuk cuti seperti yang lainnya.

Ketiga, pengurangan dana desa (DD) mengacu pada Musrenbang Des, ataupun Musdes. Ada lagi beberapa usulan Papdesi yang sudah masuk draf DPP Papdesi ke pemerintah melalui Kemendes.

Beberapa poin juga disampaikan terkait UU tentang Desa di antaranya, pengembalian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang “syarat domisili calon kepala daerah dan perangkat desa.”

Perihal PP No 43 Tahun 2014 Juncto No 47 Tahun 2015, ada sejumlah poin yang dianggap perlu direvisi.

Pertama, penggunaan dana desa dikembalikan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbang Desa tidak dikotak-kotakkan dengan Permendesa tentang skala prioritas Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Desa.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved