Peretasan Data

Bjorka Terancam Pidana dan Denda Rp 6 Miliar, Johnny G Plate Lega DPR Sahkan UU PDP

Aksi hacker bernama Bjorka akhirnya bisa dihentikan setelah DPR RI mensahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Penulis: Valentino Verry | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, kini tenang setelah DPR RI mensahkan UU Perlindungan Data Peribadi (PDP). Kehadiran UU ini dirasa tepat karena Indonesia sedang digoyang oleh hacker bernama Bjorka. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Kominfo Johnny G Plate sedikit lega setelah DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Selasa (20/9/2022).

Ketenangan hati Johnny G Plate bisa dipahami, sebab saat ini pejabat negara Indonesia sedang diguncang oleh aksi hacker bernama Bjorka.

Bjorka terus meledek pemerintah dan aparat hukum karena seolah tak berdaya atas aksinya yang membongkar data pribadi pejabat negara.

Menurut Johnny, Bjorka jangan macam-macam sekarang ini karena sudah ada UU PDP yang bisa menjeratnya.

Sanksi bagi pelanggar UU PDP itu bervariasi berdasarkan tingkat kesalahan.

Hal itu berdasarkan aturan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam draf UU PDP.

Ketentuan pidana dalam UU PDP itu masuk dalam Bab XIV Pasal 67 hingga Pasal 73.

"Sanksi hukum bervariasi dari tingkat kesalahan, mulai hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun pidana, maupun hukuman denda Rp 4 miliar sampai Rp 6 miliar setiap kejadian," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Baca juga: Motif Ekonomi Jadi Alasan Dua Remaja Sumatera Barat Retas Website Sekretariat Kabinet

Sementara itu, sanksi administratif diatur dalam Bab VIII Pasal 57.

Sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved