Peretasan Data

Bjorka Terancam Pidana dan Denda Rp 6 Miliar, Johnny G Plate Lega DPR Sahkan UU PDP

Aksi hacker bernama Bjorka akhirnya bisa dihentikan setelah DPR RI mensahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Penulis: Valentino Verry | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, kini tenang setelah DPR RI mensahkan UU Perlindungan Data Peribadi (PDP). Kehadiran UU ini dirasa tepat karena Indonesia sedang digoyang oleh hacker bernama Bjorka. 

Awalnya, Ketua Panja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU PDP yang dilaksanakan di Komisi I DPR RI.

Kharis menyebut, Komisi I DPR RI telah menyerap aspirasi dari para pakar, akademisi dan LSM untuk mendapat masukan terkait dasar-dasar filosofis, sosisologi dan yuridis terhadap materi Muatan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Baca juga: KPK Berharap Tak Jadi Target Hacker Bjorka dan Mampu Menangkal Jika Diserang

"Selanjutnya Komisi DPR RI mulai pembahasn terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi bersama pemerintah dalam raker yang mulai dilaksnakan 25 Februari 2020 dilanjutlan dengan pembahasan tingkat panja, tim perumus dan tim sinkronisasi," kata Kharis di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta.

Kharis menyatakan, dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dilakukan secara kritis dan mendalam serta menyeluruh antara seluruh fraksi dengan pihak pemerintah.

"Akhirnya pada 7 September 2022 setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, Komisi I bersama pemerintah dalam raker pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi, memutuskan menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dibahas di tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkam menjadi Undang-Undang," ujar Kharis.

Hacker bernama Bjorka menantang polisi dan pemerintah Indonesia, karena sulit menangkapnya. Bahkan, Bjorka siap membantu mengatasi persoalan IT di Indonesia agar tak mudah dibobol.
Hacker bernama Bjorka menantang polisi dan pemerintah Indonesia, karena sulit menangkapnya. Bahkan, Bjorka siap membantu mengatasi persoalan IT di Indonesia agar tak mudah dibobol. (cnbc)

Setelah Kharis menyampaikan laporan pembahasan RUU PDP, Lodewijk sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota dewan untuk mengesahkan RUU PDP menjadi Undang-Undang.

"Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui dN disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Lodewijk. "Setuju," jawab anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan UU PDP akan membuat masyarakat punya kebiasaan baru.

"Pengaturan dalam undang-undang PDP akan memjadikan perlindungan data pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru di masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat," kata Johnny.

Johnny mengatakan pengaturan dalam Undang-Undang PDP akan menjadikan kuatnya perlindungan data pribadi dan menghormati data pribadi orang lain.

Di sisi lain, Johnny mengungkapkan disahkannya UU PDP membuat sejarah baru bagi Indonesia.

"Payung hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif," ujarnya.

Adapun lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia bakal dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Hal itu berdasarkan Pasal 58 ayat (4) draf Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

"Lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi dia berada di bawah presiden bertanggung jawab kepada presiden," kata Johnny.

Selain itu, berdasarkan Pasal 58 ayat (3) draf UU PDP, lembaga tersebut ditetapkan oleh Presiden. "Dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan presiden," ujar Johnny.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved