Anies Baswedan

Anies Baswedan Subsidi Rp 62,1 Miliar agar Tarif Bus Transjakarta Stabil, meski Harga BBM Naik

Presiden Jokowi mesti belajar pada Anies Baswedan bagaimana menyenangkan rakyat, yakni dengan menyubsidi tarif bus Transjakarta, meski BBM naik.

warta kota/leonardus wical
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat membahas dampak kenaikan harga BBM, untuk meredam gejolak Pemprov DKI pun menggelontor uang Rp 62,1 miliar untuk subsidi tarif bus Transjakarta. 

"Yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ajak Anies.

Kemudian tak kalah penting, Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari pemerintah pusat segera disalurkan dengan baik.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

Baca juga: Di Tengah Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Trisakti Bagi-bagi BBM Gratis ke Ojol

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan," ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkaca pada pengalaman saat pandemi, di mana para pemangku kebijakan bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan beberapa rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.

2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.

3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.

5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.

6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten.

Lalu ada pula pihak dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved