Anies Baswedan Subsidi Rp 62,1 Miliar agar Tarif Bus Transjakarta Stabil, meski Harga BBM Naik

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya.

Rapat tersebut digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022) malam.

Dilansir dari PPID DKI Jakarta, dalam rapat tersebut, Anies menjelaskan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.

“Kita menyaksikan bahwa gejolak dunia mulai berdampak pada Indonesia. Ketika itu, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya," ujar Anies.

Anies menjelaskan, hal itu membuat gejala tersebut harus terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga.

Pada quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tidak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga, salah satunya harga BBM.

Oleh karenanya diadakan rapat untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Baca juga: Redam Kenaikan Anggaran Subsidi BBM, Pemerintah Bakal Memberikan Insentif Motor dan Mobil Listrik

Anies mengatakan, rekomendasi tersebut salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik. 

"Hal ini karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut," ujar Anies.

Dengan tambahan tersebut, Anies berharap pihaknya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM. 

Baca juga: Ibas Prihatin Rakyat Makin Kesulitan Akibat Harga BBM Naik, Janji Demokrat Tetap bersama Masyarakat

“Jadi publik yang naik bus Transjakarta (Tj) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk Tj dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan Tj tidak ada perubahan (tarif),” ujar Anies.

Selain itu, Anies menjelaskan upaya yang dilakukan Pemprov DKI itu juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

Menurutnya, dengan cara seperti itu, masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas.

Lalu yang berikutnya, bagi para pengguna kendaraan pribadi, dapat berpindah menggunakan layanan kendaraan umum.

Baca juga: Mahasiswa Bakar dan Robohkan Gerbang DPRD Kota Bogor saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

"Yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ajak Anies.

Kemudian tak kalah penting, Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari pemerintah pusat segera disalurkan dengan baik.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

Baca juga: Di Tengah Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Trisakti Bagi-bagi BBM Gratis ke Ojol

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan," ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkaca pada pengalaman saat pandemi, di mana para pemangku kebijakan bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan beberapa rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.

2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.

3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.

5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.

6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten.

Lalu ada pula pihak dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.