Partai Politik

PPP Ganti Ketua Umum, Suharso Monoarfa Diharapkan Mau Jabat Ketua Majelis Pertimbangan

Dia menegaskan, posisi seperti sekretaris jenderal sampai bendahara umum masih tetap diisi oleh orang-orang yang sama.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (6/9/2022). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, ketua umum menjadi satu-satunya posisi yang diganti dalam permohonan SK pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Di dalam permohonan SK pengesahan perubahan kepengurusan, yang kami ubah cuma satu, yakni posisi ketua umum," ungkap Arsul kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Dia menegaskan, posisi seperti sekretaris jenderal sampai bendahara umum masih tetap diisi oleh orang-orang yang sama.

Dia juga menegaskan, tak ada perpecahan dan konflik di internal PPP.

"Kalau ini konflik, pecah, atau apa, pasti kita main gusur-gusuran. Kan ini enggak. Bahkan belum kami isi ketua majelis pertimbangan pengganti Pak Mardiono," tuturna.

Arsul menjelaskan, PPP masih berharap Suharso setuju menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Dengan demikian, diharapkan masalah akan segera selesai.

Baca juga: Makin Mesra Berkoalisi, Gerindra dan PKB Bakal Bikin Sekretariat Bersama

"Kami masih berharap Pak Suharso kemudian, 'ya sudah saya di situ saja. 'Ketua Majelis Pertimbangan PPP) Masalah selesai," harapnya.

Sebelumnya, PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (6/9/2022).

Dipimpin Plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono, jajaran elite partai berlambang Kakbah itu membawa sejumlah berkas. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani turut mendampingi.

Baca juga: Jokowi Minta Semua Proyek Strategis Nasional Rampung Sebelum 2024 dan IKN Ditetapkan Jadi PSN

"Hari ini saya bersama-sama dengan Pak Wakil ketua Umum dan Wakil Sekjen atau dengan para ketua wilayah yang lain."

"Menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua umum," jelas Mardiono di Kantor Kemenkumham, Jakarta.

Mardiono mengatakan, penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di PPP itu merupakan kewajiban konstitusi, setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 6 September 2022: 28 Pasien Wafat, 5.136 Sembuh, 3.607 Orang Positif

Tahapan itu, kata Mardiono, dijalankan dari mulai keputusan rapat majelis hingga mahkamah partai, dan diputuskan dalam mukernas yang berlangsung pada 4-5 September 2022 di Banten.

"Ini adalah kewajiban konstitusi kita, bahwa partai telah melakukan proses-proses."

"Setelah itu selesai, maka hari ini kita mendapatkan amanah itu untuk menyampaikan ke Kemnenkumham atas dokumen proses-proses itu."

Baca juga: Diperiksa Pakai Lie Detector, Tiga Tersangka Pembunuh Brigadir Yosua Dinyatakan Jujur

"Dan diterima langsung oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan kemudian akan dilakukan verifikasi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang partai politik," paparnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, berkas kepengurusan baru yang diserahkan partainya ke Kemenkumham hanya perubahan pada Ketua umumnya saja, yaitu pergantian Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono.

"Pertama tentu surat permohonan untuk pengesahan ya, kepengurusan yang baru, di mana yang berubah hanya ketua umumnya saja, hanya itu."

"Yang selebihnya hanya adalah dokumen-dokumen lampirannya, mulai dari surat undangan, keputusan majelis-majelis, kemudian pengurus harian, kemudian mukernas, semuanya," beber Arsul. (Reza Deni)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved