Anies Baswedan Lengser

Anies Baswedan Bakal Pensiun, PKS DKI Jakarta Berkoordinasi dengan DPP Soal Pj Gubernur

Syarat administratif Pj Gubernur adalah pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau eselon I.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
@PKSejahtera
Logo baru PKS. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bakal selesai pada 16 Oktober 2022.

Terkait hal itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS soal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Syarat administratif Pj Gubernur adalah pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau eselon I.

"Kami ini kan adanya di Ibu Kota, nggak mungkin DPP kami melewatkan. Minimal, kami konsultasi. Kan begitu," kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah pada Senin (5/9/2022).

Baca juga: Pencairan Bansos Molor, Anies Baswedan Dinilai Gagal Perjuangkan Nasib Warga DKI Jakarta

Baca juga: Jelang Pensiun, Anies Baswedan Malah Digoyang Isu Anggaran, Banggar DPRD DKI Nilai Berkualitas Buruk

Baca juga: Anies Baswedan Harap Dekranasda Week Festival 2022 Bikin Kerajinan Jakarta Berkembang

Nasrullah mengaku bahwa Fraksi PKS telah memiliki nama yang akan diajukan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta.

Namun, Nasrullah enggan membeberkannya karena harus berkonsultasi dengan DPP PKS terlebih dahulu.

“Nama sih ada, cuman memang kami harus bahas lagi dengan kriteria-kriteria yang ada, kan harus pegawai negeri sipil yang aktif,” ujar Nasrullah.

“Ada bebeberapa, dan nama-nama itu yang sudah biasa beredar yang kami inginkan layak dan mampu untuk bisa menjalankan,” tutur Nasrullah yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Nasrullah, nantinya Rapimgab akan mengeluarkan keputusan soal tiga kandidat yang diajukan sebagai Pj Gubernur.

BERITA VIDEO: Imbas Solar Mahal Tarif Bus AKAP di Pulo Gebang Naik Drastis

Rapimgab dihadiri oleh sembilan ketua fraksi dan lima ketua komisi dari A sampai E.

“Masing-masing fraksi kan bisa mengusulkan dan bisa beda orangnya. Tapi kan keputusan terakhir ada di Presiden, dia yang milih. Dari DPRD mengusulkan Kemendagri, nanti Kemendagri mengolah lagi keluar tiga atau enam nama, nanti Presiden yang milih karena itu hak prerogatifnya Presiden,” jelas Nasrullah.

Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian mengungkap, akan ada enam kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan dua pihak.

Tiga nama diajukan DPRD DKI Jakarta dan tiga nama lagi oleh Kemendagri

Surat usulan tiga kandidat itu juga telah disampaikan Tito kepada DPRD DKI Jakarta pada Rabu (31/8/2022).

Penyampaian nama-nama Pj Guberur DKI nantinya akan melewati tahap sidang kementerian/lembaga, termasuk KPK dan Polri.

Bahkan, Presiden Jokowi akan memimpin sendiri sidang tim penilai akhir (TPA) untuk menentukan Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Presiden nanti akan melaksanakan sidang TPA yang nanti tentu akan berkembang. Apapun keputusannya, itulah hasil sidangnya, mekanismenya,” kata Tito.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved