Tolak Kenaikan Harga BBM, Presiden PKS: Mengapa Bangun IKN dan Kereta Cepat Pemerintah Ada Dana?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Syaikhu menegaskan, kebijakan itu bakal menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin.

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi."

"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi."

"Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," kata Syaikhu, Kamis (1/9/2022).

Menurut Syaikhu, masyarakat kecil bakal terdampak, apalagi kondisi ekonomi belum pulih pasca-pandemi.

Di antaranya tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

Baca juga: Penyidik Belum Tahan Putri Chandrawati, Deolipa Yumara: Kesalahan Fatal

"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," ujar Syaikhu.

Kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.

Karena, kata Syaikhu, mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin.

Baca juga: LPSK: Saat Rekonstruksi, Bharada Eliezer Bilang Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua dari Belakang

Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Ditambah lagi, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat harga BBM dinaikkan.

Syaikhu menambahkan, beberapa waktu lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng.

Baca juga: Kuasa Hukum Korban Tak Boleh Ikut Rekonstruksi, Deolipa Yumara: Rasa Keadilan Masyarakat Dilanggar

Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ulas Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Elektabilitas PDIP Tertinggi Versi Survei Poltracking, PPP Terancam Tak Lolos ke Senayan

Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," papar Syaikhu.

Syaikhu juga menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung.

Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Cawapres Terkuat Versi Survei Poltracking, Sandiaga Uno Nomor Dua

Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup?

"Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" Tanya Syaikhu.

Baca juga: Ketua KPU Bilang Wacana Majukan Jadwal Pilkada 2024 Bukan Usulan, tapi Cuma Menjawab Pertanyaan

Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi, yang hanya bersifat sementara.

Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.

Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran, hingga terjadinya korupsi.

Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Cawapres Pilihan Terbanyak Relawan Jokowi Hasil Musra di Bandung

Syaikhu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.

Menurut Syaikhu, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN, agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.

Terlebih, Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data, uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi.

"Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas," ucapnya. (Chaerul Umam)