Kenaikan Harga BBM
Tolak Kenaikan Harga BBM, Presiden PKS: Mengapa Bangun IKN dan Kereta Cepat Pemerintah Ada Dana?
Syaikhu menegaskan, kebijakan itu bakal menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin.
lihat foto
Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Elektabilitas PDIP Tertinggi Versi Survei Poltracking, PPP Terancam Tak Lolos ke Senayan
Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.
"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," papar Syaikhu.
Syaikhu juga menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung.
Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Cawapres Terkuat Versi Survei Poltracking, Sandiaga Uno Nomor Dua
Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.
"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup?
"Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" Tanya Syaikhu.
Baca juga: Ketua KPU Bilang Wacana Majukan Jadwal Pilkada 2024 Bukan Usulan, tapi Cuma Menjawab Pertanyaan
Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi, yang hanya bersifat sementara.
Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.
Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran, hingga terjadinya korupsi.
Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Cawapres Pilihan Terbanyak Relawan Jokowi Hasil Musra di Bandung
Syaikhu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.
Menurut Syaikhu, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN, agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
Terlebih, Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data, uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi.
"Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas," ucapnya. (Chaerul Umam)
