Tuntut Tegas Soal KNPI, Ratusan Pemuda Geruduk Kantor Kemenpora RI

Perisai meminta Menpora bersikap tegas dan mengakui satu keberadaan DPP KNPI yang sah dan legitimate.

Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Indonesia (KPI), Rabu, (31/8/2022) menggeruduk kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Indonesia (KPI), Rabu, (31/8/2022) menggeruduk kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Mereka meminta Menpora segera menyelesaikan konflik KNPI yang sudah berlarut-larut.

Demonstrasi yang dipimpin M. Ali Hasan dari OKP Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) meminta Menpora bersikap tegas dan mengakui satu keberadaan DPP KNPI yang sah dan legitimate.

Baca juga: Ketua Umum DPP KNPI Dukung Kapolri Berantas Mafia, Narkoba Hingga Judi Online: Sangat Responsif

Baca juga: KNPI Lihat Citra Polri Hancur Buntut Kasus Ferdy Sambo, Butuh Penataan yang Libatkan Banyak Pihak

"Menpora sebagai wakil pemerintah yang mengurusi pemuda Indonesia harus melakukan Resolusi Konflik sebagai jalan keluar banyaknya orang uang mengaku sebagai Ketua Umum KNPI." tegas Ali Hasan.

Dalam pandangannya, saat ini Kemenpora terkesan membiarkan bahkan menikmati konflik KNPI yang terpecah menjadi beberapa kelompok.

"Kita meminta political will dari Kemenpora untuk menetapkan M. Ryano Panjaitan sebagai Ketua Umum KNPI yang sah. Karena Ryano terpilih dari Kongres penyatuan atau Kongres Bersama KNPI. Tidak ada lagi yang lebih legitimate dari Ryano." kata Ali.

Baca juga: KNPI Lakukan Uji Materi UU Polri Buntut Tragedi Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo pada Brigadir J

Baca juga: 77 Tahun Indonesia Merdeka, DPP KNPI Ajak Pemuda Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Selain itu M. Ryano Panjaitan adalah satu-satunya Ketua Umum DPP KNPI yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. SK dari kantor Kementerian Hukum dan HAM merupakan bukti yang tidak terbantahkan sebagai pengakuan dari pemerintah dari aspek legal.

Jika tidak segera disahkan pihaknya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami memberikan ultimatum, jika dalam waktu 3. (tiga) hari Kemenpora tidak memenuhi tuntutan kami. Kami akan bersurat kepada Presiden meminta Preden Joko Widodo mencopot Zainudin Amali sebagai Menpora karena gagal mengurus pemuda Indonesia," tegas Ali Hasan.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved