Masih Relevan dengan Industri Hasil Tembakau, PP 109/2012 Dinilai Belum Perlu Direvisi

Edy menilai, wacana merevisi PP 109/2012 belum perlu dilakukan, karena industri hasil tembakau baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas Images
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, masih relevan dengan kondisi industri saat ini. 

"Melihat proses dorongan revisi ini hanya mengakomodir kepentingan kesehatan, padahal kalau proses ini mau benar, maka semua harus dilibatkan."

"Dan saya melihat ada paksaan agar semua mengamini proses revisi PP 109/2012," tambahnya.

Kata Agus, ada beberapa poin yang akan direvisi pada PP 109/2012, termasuk pengetatan iklan, gambar diperbesar, dan lainnya.

Akan tetapi, lanjutnya, lima poin revisi tersebut merupakan pembatasan/pengendalian produk jadi tembakau.

"Ketika revisinya lebih dipertajam, maka akan terjadi kehancuran atau kiamat ekonomi massal."

"Kenaikan cukai setiap tahun juga akan berdampak pada penyerapan bahan baku yang sangat negatif," bebernya.

Menurutnya, PP 109/2012 sebagian besar kontsruksi pasalnya mengadopsi atau berkiblat pada FCTC.

Sehingga, kata Agus, tidak perlu diratifikasi dan mengaksesi aturan dunia tersebut, karena pasal-pasalnya sebagian besar sudah diadopsi di PP 109/2012.

"Petani tembakau dan turunannya akan lebih hancur ketika revisi PP 109/2012 terlalu dipaksakan," tegas Agus.

APTI memandang pemerintah kurang serius melindungi semua elemen masyarakat, termasuk keberlanjutan dan kelestarian pertembakuan.

"Kami ketakutan ketika hak hidup, hak ekonomi, dan hak melestarikan keanekaregaman pertanian tembakau yang selama ini kami rawat, akan dicolong oleh kebijakan-kebijakan yang akan mematikan hak-hak kami," cetus Agus.

Sementara, Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) secara tegas menolak revisi PP 109/2012.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menyatakan, upaya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar uji publik pada 27 Juli 2022 di Ruang Herritage, cukup mengagetkan dan terkesan dipaksakan untuk segera mengesahkan perubahan PP 109/2012.

"GAPPRI dengan tegas menolak perubahan PP 109/2012. Kami melihat PP 109/2012 yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan,” tegas Henry Najoan.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved