Masih Relevan dengan Industri Hasil Tembakau, PP 109/2012 Dinilai Belum Perlu Direvisi

Edy menilai, wacana merevisi PP 109/2012 belum perlu dilakukan, karena industri hasil tembakau baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas Images
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, masih relevan dengan kondisi industri saat ini. 

"Artinya, bahwa industri ini salah satu tulang punggung. Menurut kami kita perlu sama-sama berhati-hati," ucap Edy.

Sedangkan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai, revisi PP 109/2012 bukan hanya menghanguskan pertanian tembakau, tetapi juga sektor religi dan budaya.

Sebab, rata-rata di daerah pertembakuan, untuk membangun tempat ibadah (masjid) serta merawat budaya seni, masih mengandalkan iuran panen tembakau.

Ketua Umum APTI Agus Parmuji mengatakan, budi daya ekonomi pertembakauan merupakan pertanian yang sangat efektif sebagai fondasi ekonomi desa.

Budi daya pertembakauan juga banyak menyerap ketenagakerjaan, mulai dari awal tanam hingga masa panen.

Tercatat, ada sekitar 6,1 juta tenaga kerja yang terlibat dari sektor budi daya pertembakauan, mulai dari petani, buruh tani, kuli angkut, dan sektor transportasi.

"Pertembakaun nasional masih mengandung nilai-nilai kebudayaan, bukan hanya sekadar bertani, tetapi mengandung ritualisasi."

"Di mana pada waktu tanam, panen, atau setiap mulai proses, selalu ada unsur ritual selametan."

"Sehingga ini bukan hanya sekadar bertani, tetapi sebuah pengharapan masa depan," papar Agus.

Agus melihat ada dorongan dari pihak asing untuk mengganggu ekosistem pertembakuan nasional.

"Kalau saya melihat dorongannya ini dari dunia internasional (Majelis Kesehatan Dunia)," terangnya.

Akan tetapi, lanjutnya, Indonesia harus kuat membentengi tekanan tersebut, karena kultur Indonesia berbeda dari negara lain, mereka tidak memiliki petani, sedangkan di Indonesia ada petani tembakau.

"Petani di Indonesia bukan hanya sekadar petani, tetapi sudah menjadi cara hidup untuk berekonomi," ulas Agus.

Hingga kini, jelas Agus, petani belum dilibatkan dalam revisi PP 109/2012.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved