Ogah Zalim ke Debitur, Niat Baik Bank Pemerintah Ini Langsung Diapresiasi Perusahaan Tambang

WARTAKOTALIVE.COM - Darwan Siregar, Direktur Utama PT Titan Infra Energy (TIE) menanggapi terkait pinjaman ke kreditur sindikasi.

Hal tersebut menyusul adanya demonstrasi dari Aliansi Warga Muara Enim-Lahat ke Plaza Mandiri di Jakarta, baru-baru ini.

Darwan Siregar mengaku mengapresiasi niat baik pihak Bank Mandiri yang berjanji tidak akan zalimi debiturnya.

Diketahui, sebelumnya beredar pemberitaan mengenai VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano sebut para peserta kredit sindikasi bukan rentenir atau pinjol ilegal.

Baca juga: Perusahaan AS Ini Lirik Harta Kartun di Pulau Bangka, Siapkan Investasikan Rp 17 Triliun 

Baca juga: Tanggapan Kesbangpol Jakarta Utara Soal Pendemo Desak Mengusut Perusahaan Bermasalah di Penjaringan

Baca juga: Menuju Perusahaan Service Berbasis Aplikasi, Yoofix Berikan Pelatihan Bagi Puluhan Teknisi AC

Itu artinya, semua keputusan yang disepakati keempat institusi keuangan tersebut sudah melalui proses penilaian yang menyeluruh.

"Tidak mungkin keempat lembaga keuangan ini zalimi debiturnya sendiri, karena hidup bank justru dari debitur," pungkasnya.

Dia menambahkan, pihaknya berupaya keras ke debitur guna memenuhi kewajiban jika debitur miliki kemampuan membayar.

Sebaliknya, apabila ada faktor force majeur, tentunya bank akan melakukan restrukturisasi berupa rescheduling pembayaran, discount, dan opsi keringanan lainnya.

Sementara, PT TIE membantah tuduhan mengalami kredit macet.

Meski telat membayar di awal masa pandemi Covid, TIE telah membayar angsuran sejak tahun 2021 sampai saat ini, dan terus melakukan pembayaran pinjaman.

Pada tahun 2021 PT TIE telah membayar lebih dari USD 46 juta dan  USD 35 juta di tahun 2022.

Sementara jatuh tempo utang terbilang masih cukup lama yakni akhir tahun 2023.

"Tahun ini, TIE juga akan kembali mencicil pinjaman. Kami hanya minta keringanan waktu penyelesaian pelunasan selama satu tahun saja," papar Darwan yang juga membenarkan perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari kreditur sindikasi, yakni Bank Mandiri (60 persen).

Selebihnya adalah CIMB Niaga (20 persen), Credit Suisse Singapore (10 persen) dan Trafigura (10 persem).

"28 Agustus 2018, TIE mendapatkan fasilitas loan dari sindikasi lenders sebesar USD 450 Juta. Utang ini berjangka waktu 5 tahun,” kata Darwan, Kamis (14/7/2022).

Dalam perjalanannya, kata Darwan, manajemen TIE melihat eksposur kredit terlalu tinggi.

Maka diputuskan untuk menjual sebagian aset yang digunakan untuk agunan guna mengurangi pinjaman.

Untuk diketahui, seluruh aset yang TIE agunkan nilainya jauh lebih besar dari pinjaman yang diberikan kreditur sindikasi.

"Keputusan manajemen TIE untuk menjual aset agar exposure loan tidak terlalu tinggi semata-mata bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab kami sebagai debitur,"

"Hal itu untuk semaksimal mungkin menghindari gagal bayar" katanya.

Ia melanjutkan, keputusan penjualan aset tersebut mendapat respons yang positif dari 3 kreditur sindikasi, kecuali Bank Mandiri.

"Namun sayangnya setelah ditunggu-tunggu baru bulan Februari 2020, didapat jawaban dari pihak bank, apabila permohonan tersebut ditolak" ujarnya.

Diberitakan, pandemi Covid-19 menjadi awal masalah yang dihadapi oleh semua perusahaan di dunia.

Dimana, masalah keuangan melanda semua kalangan, baik perorangan maupun perusahaan juga ikut terdampak.

Sebuah perusahaan  bergerak di bidang pertambangan seperti PT TIE misalnya, kesulitan di masa pandemi Covid-19 sangat dirasakan.

Namun, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan kebijakan mengenai program relaksasi kredit bagi pengusaha.

Hanya saja, diduga program Presiden Jokowi itu sendiri tak begitu dirasakan seutuhnya bagi PT TIE.

Dampaknya, Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan Investasi (AMUK) dan Aliansi Warga Muara Enim-Lahat menggelar unjuk rasa, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).

Koordinator aksi, Gopal mengakui PT TIE termasuk salah satu perusahaan yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Gopal meyakini, kebijakan Presiden Jokowi soal relaksasi kredit bagi pengusaha ialah kemudahan untuk menjaga perekonomian.

"Bahkan pemerintah memberikan ruang penangguhan," terangnya Gopal.

Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi disambut baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan membuat skema.

Yakni berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang tujuanya melakukan restrukturisasi dan relaksasi terhadap dunia usaha.

"Kebijakan Presiden Jokowi sangat membantu dunia usaha agar tetap tumbuh dan berkembang," paparnya.

Selain itu, Gopal juga berharap semua aset perusahaan bidang pertambangan yang disita berdasarkan Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL segera dikembalikan.

"Hal itu demi tegaknya hukum dan sehatnya iklim investasi di Indonesia." jelasnya.

(Wartakotalive.com/CC/TribunBekasi.com/BAS)