Kerap Jadi Bahan Serang Anies, Sarjoko Bantah Isu Hunian DP Rp 0 Hanya untuk Warga Bergaji RP 7 Juta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--- Pihak yang berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk para pendengung di media sosial, kerap memanfaatkan isu program DP Rp 0 sebagai bahan untuk menyerang.

Salah satu isu yang diembuskan, yakni program itu hanya dikhususkan untuk masyarakat dengan gaji Rp7 juta.

Ternyata faktanya tidak demikian.

Dalam wawancara khusus dengan Drs Sarjoko selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, dibeberkan sejumlah fakta tentang program perumahan di DKI, termasuk pengentasan kampung kumuh 

Berikut wawancara eksklusif Warta Kota dengan Sarjoko yang berlangsung di Kantor DPRKP, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini:

Apa saja syarat kepemilikan rusunami?

Syaratnya relatif berbeda (dengan rusunawa). Yang sama hanya status sebagai warga Jakarta karena ini sebuah intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam memudahkan layanan kepada warganya. Kalau masih single (belum menikah) itu boleh karena yang terpenting adalah rumah pertama atau belum punya rumah.

Kami juga melakukan verifikasi basis data yang secara terintegrasi dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Misalnya mengakses kepemilikan aset, kami berkoordinasi dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jakarta untuk mengakses kepemilikan mobil dan sebagainya. Kemudian kami mengakses data dari perpajakan dan Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil).

Memang yang menjadi salah satu kendala, sementara ini kami belum bisa melakukan verifikasi kepemilikan aset untuk pemohon hunian dari luar DKI Jakarta. Tapi harapan kami memang warga Jakarta yang ingin mengakses bantuan ini, betul-betul kepemilikan rumah pertama.

Baca juga: Imbas Wabah Covid-19, DKI Pangkas Target Penyediaan Hunian DP 0 Rupiah

Baca juga: Warga Bergaji Rp 14,8 Juta Per Bulan Bisa Ambil Hunian DP 0 Rupiah

Komposisinya lebih banyak mana, antara yang menyewa (rusunawa) dengan yang ingin memiliki hunian (rusunami)?

Sama besar jumlahnya. Kalau kami lihat okupansi di rusun sudah hampir 90 persen dari total existing sekitar 24.000 sekian.

Namun memang ada beberapa rusun yang saat ini dicadangkan untuk stanby (disiagakan) guna mengantisipasi manakala ada ledakan virus corona (Covid-19) seperti Rusunawa Nagrak yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat.

Jadi kami kosongkan meskipun kondisi Covid-19 sudah membaik dan di sana tidak ada layanan untuk penanganan Covid-19, namun saat ini belum dilakukan penghunian.

Rusunawa di Pulogebang dan Rusunawa di Daan Mogot (dua tower)  juga demikian (belum dihuni).