Imbas Wabah Covid-19, DKI Pangkas Target Penyediaan Hunian DP 0 Rupiah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Berdalih bahwa pandemi Covid-19 telah mengganggu stabilitas ekonomi di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memangkas target penyediaan hunian DP 0 Rupiah dari 232.000 unit menjadi 10.000 unit hingga tahun 2022 .

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengungkapkan, pengurangan unit rumah itu telah tertuang dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 yang dibuat DKI. Namun dia mengklaim, perubahan rencana pembangunan ini tidak hanya terjadi di Jakarta tapi hampir di seluruh negara di dunia.

“Semuanya (perencanaan) direvisi, karena ada Covid-19. Nggak cuma di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait maslaah pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan program lain,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Wujudkan Rencana Vaksinasi 10 Ribu Lansia Dalam Sehari Dinkes Kabupaten Tangerang Lakukan Cara Ini

Baca juga: Agung Firman Tegaskan Tak Ada Masalah dengan BWF Terkait Dipaksa Mundur Tim Indonesia di All England

“Jadi sekali lagi, ini bukan cuma Jakarta dan Indonesia, tetapi semua negara di dunia pemerintahannya. Apakah bentuknya kerajaan, republik dan sebagainya, semua melakukan revisi, karena masalah Covid-19 ini wabah dunia, yang datang ke semua negara, tidak hanya Indonesia,” lanjut Ariza.

Menurut Ariza, awalnya DKI berencana menyiapkan 232.214 unit rumah vertikal. Rinciannya, 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI, ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.

Namun dengan adanya perubahan itu, jumlahnya menyusut jadi 10.460 unit. Rinciannya, 6.971 unit disediakan BUMD dan 3.489 unit disediakan BUMN.

“Ini sedang kami evaluasi, yang menjadi tanggung jawab kami kurang lebih 10.000 lebih angkanya. Nanti ada tanggung jawab pihak swasta, jadi semuanya kami revisi sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Kami terus berkomitmen membangun rumah bagi kepentingan masyarakat,” jelas Ariza.

Menurutnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memang memiliki target untuk menyiapkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bahkan pemerintah juga melibatkan pihak swasta untuk membantu menyiapkan kebutuhan papan tersebut.

Baca juga: Polisi Buru Bapak yang Menganiaya Balita 7 Bulan Hingga Babak Belur di Depok

Baca juga: Asyik, Warga Kebumen Boleh Pakai Mobil Dinas Bupati Secara Gratis

“Jadi tidak serta merta tersedia, karena ada waktunya, prosesnya dan ada komitmen. Kemudian ada waktu-waktunya seperti (penanggulangan) banjir tidak bisa cepat, butuh waktu yang lama untuk menanganinya. Tapi bagaimana upaya pemerintah mengatasi banjir, seperti banjir tahun lalu kami bisa mengatasi dalam waktu satu hari bisa selesai,” ungkapnya.

Seperti diketahui, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memangkas target rumah DP 0 Rupiah dari 242.214 unit menjadi hanya 10.460 unit tempat tinggal. Hal itu terungkap dari draf perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 yang diajukan Anies kepada DPRD.

“Ini menunjukkan bahwa Pak Anies tidak ada kemauan dan keseriusan untuk menjalankan program yang dijanjikan saat kampanye,” kata Eneng.