Syarikat Islam Setuju Presiden Tidak Boleh Dihina Tapi Bisa Dikritik

"Saya setuju seorang Presiden tidak bisa di hina tapi Presiden bisa di kritik mutlak harus di beri ruang dalam UU KUHP," kata Hamdan.

Hadir dalam acara Sarasehan tersebut Ketua Umum Syarikat Islam DR Hamdan Zoelva, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch Jumhur Hidayat, pengamat politik Rocky Gerung, peneliti BRIN Prof Siti Zuhro, tokoh aktivis nasional DR Syahganda Nainggolan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, dan tokoh Malari Salim Hutajulu.

Baca juga: Draf RUU KUHP: Hina Presiden dan Wapres di Medsos Bisa Dibui 4 Tahun 6 Bulan, Asal Ada Pengaduan

Selain itu juga dihadiri oleh pengurus dan organisasi serumpun Syarikat Islam seperti SEMMI, SESMI, PERISAI.

Hadir pula Gus Aam cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH Wahab Hasbullah yang juga pendiri Syarikat Islam Cabang Mekkah Al Mukkaramah, Habib Mukhsin, musisi Ahmad Dani, petinju Daud Jordan, artis Miing Bagito, artis senior Anwar Fuadi serta tokoh lainnya.

Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam mengatakan, dengan mengangkat tema demokrasi dan keadilan sosial, sarasehan kebangsaan ini diharapkan dapat menganalisis demokrasi Indonesia yang saat ini dirasakan makin jauh dari harapan rakyat untuk jadi lebih baik terutama demokrasi dan instrumennya yang saat ini di rasakan hanya menguntungkan elit. 

"Sementara persoalan hidup rakyat makin berat yang ditandai kenaikan sembako, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dll. Ada perasaan umum soal ketidakadilan dimana mana dan juga perasaan umum para oligarki sudah terlalu jauh mendominasi ruang ekonomi dan politik. Ketidakadilan ini makin terasa dalam demokrasi yang tunduk pada oligarki", tegas Ferry di Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Menurut Ferry, esensi perubahan yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar pergantian atau sirkulasi elit. "Syarikat Islam diharapkan kembali mengambil peran sejarah perjuangan ya sekarang. Logika elite tentang demokrasi pergantian atau sirkulasi elit. Tapi logika rakyat tentang ketidakadilan menginginkan perubahan.