Kasus Suap

Sidang Suap Izin Tambang Tanah Bumbu, Pledoi Terdakwa Dwidjono Sebut Dirinya Dipaksa Salah

Menurut Dwidjono, penerbitan IUP baru dengan mempergunakan kode wilayah dari IUP yang sudah mati atau habis masa berlakunya

bplawyers.co.id
ILUSTRASI sidang pengadilan. 

WARTAKOTALIVE.COM -- Terdakwa kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) yakni eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo mengaku menyetorkan uang sebesar Rp 51,3 miliar kepada Bupati Tanah Bumbu kala itu yakni Mardani H Maming melalui PT Borneo Mandiri Prima Energy (PT BMPE) miliknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Dwidjono dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Senin,(13/6/2022).

Dwidjono menyebut Mardani terlibat dalam sejumlah dugaan kasus korupsi terkait dengan perpanjangan dan penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan.

“Total keseluruhan perusahaan mendapatkan sebesar Rp 171.000,00/MT dari total PT BMPE lebih dari 400.000 MT masuk ke perusahaan tersebut sekitar 300.000 MT dari total perusahaan PT BMPE sebesar 400.000 MT. Jadi total uang yang diterima (Mardani H Maming) sebesar Rp 51.300.000.000,00 (lima satu miliar tiga ratu juta rupiah,” kata Dwidjono saat membacakan pledoinya.

Dwidjono merincikan, uang itu diberikan kepada Mardani H Maming melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Bendum PBNU tersebut.

Menurut Dwidjono ia menyetorkan uang kepada empat perusahaan yang terafiliasi oleh Mardani H Maming.

“Bahwa dari perkara terdakwa ini yang diterima oleh perusahaan terafiliasi bupati (Mardani H Maming) aliran dana melalui PT Toudano Mandiri Abadi (TMA) sebesar Rp 25.000 /MT batu bara, PT Bina Indo Raya (BIR) sebesar Rp 75.000 /MT batu bara, PT Rizki Batulicin Transport (RBT) sebesar Rp 25.000 /MT batu bara, dan kepada PT Duo Kota Laut (Dakola) sebesar Rp 50.000 /MT batu bara,” jelas Dwidjono.

Baca juga: Gelar Unjuk Rasa, AMPERA Desak KPK Periksa Mardani Maming Terkait Suap Izin Tambang

Dwidjono juga membongkar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru yang dimiliki keluarga Mardani H Maming, seperti IUP PT Anugrah Putra Borneo (PT APB) dan PT Suryangjati.

Ia menerangkan, IUP PT Suryangjati sekarang dijual dan berganti nama jadi PT Global Borneo Resource.

Menurut Dwidjono, penerbitan IUP baru dengan mempergunakan kode wilayah dari IUP yang sudah mati atau habis masa berlakunya.

Baca juga: Usut Aliran Dana Kasus Suap Ade Yasin, KPK Kembali Periksa Enam Pejabat Teras di Pemkab Bogor

Ini semua katanya atas perintah dan paksaan dari Mardani yang merupakan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) ini.

Diketahui, dalam persidangan yang digelar, Jumat,(13/5/2022), adik mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN),Alm Henry Soetio bernama Cristian Soetio menyebut jika Mardani H Maming menerima Rp 89 miliar. 

Cristian yang menjabat sebagai Direktur PT PCN saat ini mengatakan,  aliran dana diterima Mardani H Maming melalui perusahaan yang dimiliki sahamnya yakni, PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

Baca juga: Kasus Suap Bupati Ade Yasin, KPK Periksa Kontraktor Swasta hingga Mahasiswi

Mardani H Maming sendiri telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 2 Juni 2022.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved