Rencana Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur Jadi Polemik, Luhut: Jangan Jadi Bangsa Nyinyir
Oleh karena itu, menurutnya butuh kerja sama dan integrasi untuk menyelesaikan hal itu.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta anggota DPR tak bereaksi berlebihan, terkait rencana kenaikan harga tiket masuk naik ke area stupa Candi Borobudur.
"Tadi saya bilang juga pada DPR, jangan overreact, apalagi pejabat negara, apalagi anggota DPR, terus berkomentar yang sepertinya kita tidak melakukan studi," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Luhut juga meminta agar masyarakat tak nynyir terkait rencana kenaikan harga tiket tersebut.
Baca juga: Bantah Hubungan Renggang, Jokowi: Saya dengan Megawati Seperti Keluarga Besar
"Jadi kita jangan jadi bangsa yang nyinyir gitu loh ya, harus cepat," ujarnya.
Ia mengklaim harga tiket tersebut sudah dilakukan perbandingan.
"Kita nanti lihat lagi, kita dengarin lagi pendapat masyarakat."
"Tapi itu sudah kita bandingkan dengan seluruh dunia ya, harganya (tiket) kira-kira plus minus begitu," ungkap Luhut.
Luhut: Jangan Cari Popularitas dengan Serang Saya
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi wisatawan lokal, dan 100 dolar AS bagi wisatawan asing.
Awalnya, Luhut menyebut pihaknya fokus koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga. Luhut lantas mencontohkan persoalan Candi Borobudur.
"Begini bapak ibu sekalian, banyak masalah di tempat kita ini karena kita tidak terintegrasi, tidak holistik penanganannya."
Baca juga: Jokowi: Megawati Seperti Ibu Sendiri, Saya Sangat Menghormati Beliau, Kadang Ada Perbedaan Wajar
"Gampang mengkritik, gampang ngomong seperti Borobudur, saya terus dikritik, itu proses panjang bapak ibu."
"Jadi kesempatan saya unek-unek sedikit, jangan bapak sama ibu aja unek-unek, saya juga," tutur Luhut saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (9/6/2022).
Luhut menjelaskan, sejumlah kementerian memang mengurusi Candi Borobudur.
Baca juga: BNPT: Masyarakat Skeptis pada Pemerintah dan Pemahaman Agama Dangkal Jadi Target Khilafatul Muslimin
Oleh karena itu, menurutnya butuh kerja sama dan integrasi untuk menyelesaikan hal itu.
