Tanggapi Konvoi Motor Khilafah, Ketua Bidang Fatwa MUI: Kalau Tidak Bawa STNK, Bisa Ditangkap Itu

Wartawan kemudian menegaskan pertanyaan terkait aksi yang mempromosikan khilafah tersebut, sehari sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila.

Editor: Yaspen Martinus
Tangkap layar kanal YouTube KompasTV
Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan, polisi bisa menangkap konvoi puluhan motor sambil membawa poster Khilafah Islamiyah, jika melanggar aturan lalu lintas. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan, polisi bisa menangkap konvoi puluhan motor sambil membawa poster Khilafah Islamiyah, jika melanggar aturan lalu lintas.

Niam mengaku belum melihat dan mengetahui aksi konvoi tersebut.

"Ada surat-suratnya tidak? Kalau dia tidak bawa STNK, bisa ditangkap itu."

Baca juga: Tak Pecat AKBP Raden Brotoseno Dinilai Jadi Bukti Lemahnya Penegakan Hukum di Internal Polri

"Karena berarti kan jalan di jalan raya kan syaratnya harus memenuhi aturan lalu lintas," kata Niam di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2022).

Wartawan kemudian menegaskan pertanyaan terkait aksi yang mempromosikan khilafah tersebut, sehari sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila.

Ia pun menegaskan, Pancasila tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena Pancasila sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar di dalam kenegaraan, yang sudah disepakati oleh founding fathers Bangsa Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Ketika Bangsa Indonesia Hadapi Tantangan dan Ujian

Setiap orang Islam, lanjutnya, terikat oleh kesepakatan yang sudah dibangun, kecuali kesepakatan, persyaratan, atau perjanjian itu, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Soal isu khilafah, katanya, MUI melalui ijtimak ulama komisi fatwa, memberikan penjelasan secara proporsional, khilafah di dalam fikih Islam adalah sesuatu yang dikenal.

Bukan berarti, kata dia, khilafah bertentangan dengan syariah.

Baca juga: Bambang Pacul: Ada Indikasi Kuat Jokowi dan Megawati Mau Dijauhkan, Ini Pengulangan

Akan tetapi, lanjut dia, implementasinya bersifat dinamis.

Negara kesatuan dengan model republik atau kerajaan, lanjut dia, tidak serta merta bertentangan dengan syariah.

"Itu yang harus dipahami secara utuh. Maka kita juga mengingatkan proporsionalitas pemahaman mengenai khilafah itu."

Baca juga: Bandingkan Cara KPK Buru Harun Masiku dan Nazaruddin, Boyamin Saiman: Kemampuan Dipacu Kemauan

"Di satu sisi kita juga tidak perlu antipati, tetapi di sisi yang lain kita tidak boleh memaksakan diri."

"Ketika kita sudah memiliki komitmen untuk menggunakan sistem pemerintahan republik dengan dasar Pancasila dan juga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, itu bagian dari ijtihad yang bersifat syarii juga," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved