UU TPKS

Tidak Ada Pasal Aborsi di UU TPKS Karena Sudah Diatur di UU Kesehatan

Selain itu, dalam UU Kesehatan menurut Anton disebutkan bahwa tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang professional.

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ilustrasi: konpers ungkap kasus praktik aborsi ilegal dengan 17 tersangka di Mapolda Metro Jaya, Selasa (18/8/2020). Tidak Ada Pasal Aborsi di UU TPKS yang baru disahkan Karena Sudah Diatur di UU Kesehatan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA –- Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan, ternyata tidak mengatur tentang perilaku aborsi.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius Wibowo mengatakan, hal tersebut karena perilaku aborsi sudah diatur dalam UU Kesehatan.

Dalam UU Kesehatan, kata Anton, mulai dari kapan aborsi bisa dilakukan hingga persyaratan yang sangat ketat sudah diatur cukup lengkap.

“Di dalam UU Kesehatan itu sebetulnya sudah diatur mengenai kapan aborsi bisa dilakukan. Kalau tidak salah, aborsi bisa dilakukan apabila usia kandungan masih sangat muda, dan alasan dilakukannya aborsi karena faktor kesehatan,” ujar Anton dalam wawancara khusus via aplikasi Zoom kepada Wartakotalive.com, Sabtu (14/5/2022).

Selain itu, dalam UU Kesehatan menurut Anton disebutkan bahwa tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang professional.

Namun, Anton berpandangan diluar faktor kesehatan, aborsi tidak boleh dilakukan apapun alasannya.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS Dilakukan Karena yang Sebelumnya Tak Efektif

“Karena kalau dilihat dari sisi moralitas, memang itu bisa berbenturan dengan moralitas agama saya,” ujar Anton.

Terlepas dari itu, apabila berbicara tentang urgensi atau kemendesakan dilakukannya aborsi, maka harus harus merujuk pada UU Kesehatan. 

Karena menurut Anton, pihaknya belum bisa mengkoneksikan adanya keterkaitan antara UU TPKS dengan UU Kesehatan tentang perilaku aborsi.

Baca juga: Ingin Rakyat Dilindungi dari Kekerasan Seksual, Puan Dorong Pemerintah Buat Aturan Turunan UU TPKS

Seperti yang diketahui, UU TPKS sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly pada Senin (9/5/2022).

UU TPKS tersebut dituangkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022.

Anton mengatakan, pengesahan UU TPKS dikarenakan perundang-undangan yang ada sebelumnya belum cukup efektif untuk mendukung pemberantasan atau penanggulangan pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Baca juga: Puan Berharap Peresmian UU TPKS Dapat Lindungi Korban Kekerasan Seksual

“Selain itu, UU sebelumnya juga belum cukup optimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban,” ujar Anton.

Proses pengesahan UU TPKS memakan waktu yang cukup lama.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved