Peringatan Hari Buruh : PRT Dibutuhkan Setiap Lebaran Tapi RUU PRT Tidak Kunjung Disahkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Salah satu agenda G20 Empower tahun 2022, saat Indonesia sebagai Presidensi adalah mendorong aksi global dalam menciptakan tempat kerja aman, layak dan adil melalui implementasi Key Performance Indicators (KPI) yang dapat dimonitor dan dievaluasi untuk mendorong pemberdayaan dan kepemimpinan ekonomi perempuan.

Aksi global G20 Empower ini selaras dengan komitmen Brisbane Goals dari para pemimpin di KTT G20 untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25 % pada tahun 2025, sebagaimana disampaikan Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 Empower.

Simak VIDEO DRONE : Salat Idul Fitri Perdana di Masjid At-Thohir :

Mengingat komitmen para pemimpin G20 termasuk Indonesia dan mempertimbangkan peluang untuk pekerjaan formal di Indonesia masih tidak begitu banyak.

Di sisi lain, pekerja rumah tangga nasional sejumlah lima juta pekerja, yang sebagian besar adalah perempuan, turut andil dalam proporsi angkatan kerja nasional.

“Sayangnya, pekerja rumah tangga saat ini masih rentan dan belum  sepenuhnya terlindungi hak-hak dasarnya. Harapannya, di bulan baik Ramadan dan juga memperingati Hari Buruh Internasional yang bertepatan satu hari menjelang Lebaran, kita dapat memberikan apresiasi nyata, kado kepada para pekerja khususnya pekerja rumah tangga dengan disahkannya RUU menjadi UU Perlindungan PRT,” ujar Rina yang juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Iwapi Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan dalam pernyataannya di konperensi pers dengan tema, “PRT dibutuhkan setiap Lebaran, RUU PPRT tidak kunjung disahkan” yang diadakan pekan lalu melalui link zoom.

“Semoga Ramadan ini bisa semakin meningkatkan taqwa kita dengan hati yang semakin terbuka dan peduli terhadap sesama yang lemah dan butuh perlindungan yaitu PRT kita. Mari dukung pengesahan RUU PPRT demi menjaga martabat kita dan mereka.” disampaikan dalam pembukaan oleh moderator Eva Sundari dari Institut Sarinah. 

Baca juga: Perjuangkan Nasib PRT, DPR RI Diminta Segera Sahkan RUU PPRT 

Baca juga: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini Menegaskan RUU PPRT Sangat Penting dan Menjadi Fokus Partainya

Konpres yang diselenggarakan oleh Koalisi Sipil untuk RUU PPRT, Lita Anggraini dari Jala PRT memberikan isi RUU beserta data lapangan sesuai pengalaman Jala PRT.

Hadir pulu Ketua Umum Kowani, Dr Giwo Rubianto menyatakan bahwa banyak para ibu anggota Kowani yang sudah dihimbau untuk mempraktekkan isi RUU PPRT.

“Misalnya kita himbau untuk mendaftarkan PRT untuk menjadi peserta jamsostek. Tidak ada komplain karena memang iurannya begitu kecil untuk manfaat yang begitu besar bagi PRT dan keluarganya,” jelas Giwo dengan semangat. 

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Fransisca Sestri, Sekjen Lembaga Pemberdayaan Ek Rakyat (LPER). “Kami mendukung RUU PPRT secara real karena organisasi kami memberikan pendidikan dan mengadvokasi PRT yang korban trafficking dan penyalurnya tidak jelas.”ujarnya.

Ia secara pribadi juga mulai memberikan libur ke PRT setiap weekend dengan tidak memotong gaji PRT nya sebagaimana isi RUU PPRT. 

Sementara Emmy Astuti SIP, Direktur  ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro) menekankan perlunya masyarakat mulai mempraktekkan etik baru demi keberlanjutan kehidupan bersama.

“RUU ini sesuai visi ASPPUK yaitu 3 P: people, planet, baru profit. Memanusiakan manusia itu utama sebagaimana slogan SDGs yang telah menjadi kesepakatan global,” jelas Emmy Astuti. 

Early Rahmawati, Sekjen PUPUK (Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil) menambahkan bahwa RUU PPRT ini dapat membantu para pengusaha kecil untuk menghitung cost of production dalam bisnisnya.

Baca juga: Menangis Saat Terjaring Operasi Yustisi, PRT Berubah Ceria Setelah Diminta Menyanyikan Lagu Nasional

Baca juga: WNI Positif Corona di Singapura Jadi 3 Orang, Pertama PRT Sembuh, Kedua Perempuan, Ketiga Lelaki

“Selama ini PRT juga bekerja untuk produksi dan penghitungannya kacau. Jika ada perjanjian kerja terkait scope of work PRT akan dapat memperbaiki kualitas hubungan kerja dan kenyamanan kedua pihak.”terangnya.

Sementara itu, Arum Ratnawati, MA yang mewakili Komunitas Pemberi Kerja PRT menguraikan adanya dampak positif yang diterima majikan dari adanya UU PPRT. Soal kepastian bagi 2 pihak dari adanya kontrak kerja misalnya terkait keberlanjutan kerja, kualitas kerja PRT, prestasi dan kontraprestasinya.

“Kepastian ini yang akan berdampak besar pada kenyamanan 2 belah pihak sehingga masing-masing bisa produktif,” jelas Arum. 

Sebagai perempuan pengusaha Rinawati Prihatiningsih S.S., M.Si Wakil Ketua Umum Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan Iwapi sangat berterima kasih atas kehadiran PRT yang memungkinnya untuk produktif dan aktif di sektor publik.

“Apresiasi nyata kepada PRT yang turut andil meningkatnya peluang kerja berbayar mendukung perekonomian nasional dan global. Sepantasnya hak kewarganegaraan, ekonomi, sosial kita penuhi. Ini bagus untuk memperbaiki indeks kesetaraan gender kita yang jeblok, meskipun telah banyak usaha dari berbagai pihak untuk meningkatkannya. Untuk itu kita semua penting mendukung disahkannya RUU PPRT sebagai aksi cipta kerja layak, aman dan adil”, pungkas Rinawati yang juga menjadi Wakil Komtap Bidang Kerjasama APEC dan Organisasi Ekonomi Internasional, Kadin Indonesia.