Pemilu 2024
Mahfud MD: Pemerintah Tidak Gagal, tapi Terus Memperbaiki Diri
Menurutnya, persoalan integritas adalah tantangan dari waktu ke waktu, bukan hanya pada era Presiden Jokowi.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dalam konteks pemberantasan korupsi dan integritas, mencari pemimpin baru yang kuat adalah tantangan Pemilu 2024.
Namun, ia mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penilaian kalangan tertentu yang menyatakan pemerintahan menyerah dan gagal.
Hal tersebut menurutnya karena sudah banyak kemajuan yang dicapai.
Baca juga: Urai Kemacetan, Jasa Marga Berlakukan Contra Flow di Km 47-Km 70 Tol Jakarta-Cikampek
Selain itu, kata dia, Pemilu 2024 sudah pasti dilakukan dan tidak ada penundaan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menyampaikan keynote speech dengan topik 'Menjaga Integritas Bangsa' pada webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar KPK, Rabu (27/4/2022).
“Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia tahun 2024."
Baca juga: KRONOLOGI KPK Ciduk Bupati Bogor Ade Yasin, Uang Rp1,024 Miliar Diamankan
"Yakni, polarisasi sub ideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk maraknya korupsi, karena birokrasi kita ini integritasnya lemah."
"Ini tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan pemerintah saat ini,” kata Mahfud lewat keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam, Rabu (27/4/2022).
Menurutnya, persoalan integritas adalah tantangan dari waktu ke waktu, bukan hanya pada era Presiden Jokowi, tapi juga era Presiden SBY, Presiden Megawati, dan Presiden Gus Dur.
Baca juga: DAFTAR Tersangka Dugaan Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemkab Bogor, Empat dari BPK Jabar
Sehingga, lanjut dia, 2024 harus disiapkan pemimpin kuat yang demokratis, agar Indonesia tidak lagi menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk.
“Kita tidak menyerah dan terus memperbaiki."
"Pemerintah saat ini tidak gagal, sebab menurut survei Kompas, indeks kepercayaan publik naik ke 73 persen, tertinggi sejak 2015."
Baca juga: DUDUK Perkara Dugaan Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemkab Bogor, Demi Dapatkan Status WTP
"Indeks penegakan hukum dari 49,1 pada 2019 menjadi 65 pada Maret 2022,” beber Mahfud.
Lemahnya penegakan hukum, lanjutnya, menggeroti lembaga-lembaga hukum, dan mengancam integritas keutuhan bangsa, meskipun penegakan hukum saat ini jauh lebih baik dari tahun 2019.
Oleh karena itu, menurutnya penilaian integritas birokrasi yang dilakukan oleh KPK sangat penting, sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif, dengan sasaran pembenahan di bidang organisasi, manajemen, dan SDM.
Baca juga: Larang Ekspor Minyak Goreng, Jokowi: Kebutuhan Pokok Masyarakat Adalah yang Utama
"Itu tapi tidak cukup, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara ini terancam kalau kita tidak berubah bersama-sama membangun integritas."
"Jika ini tidak dilakukan, maka masa depan kita masih dipertanyakan," ucap Mahfud. (Gita Irawan)
