Formula E
Politisi Gerindra dan PKS Pusing Hadapi Konflik Formula E, Minta PDIP dan PSI Hentikan Drama
Politisi Gerindra Syarif minta koleganya dari PDIP dan PSI untuk bersabar di bulan Ramadan ini, dan menghentikan drama interpelasi Formula E.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak adanya interpelasi Formula E.
Bahkan mereka meminta PDI Perjuangan dan PSI untuk mengakhiri drama ini, agar Anies tidak perlu menjelaskan soal turnamen balap mobil listrik itu yang digelar pada 4 Juni 2022 mendatang.
Baca juga: Pemprov DKI Menunggu Buruh Terkait Surat Peminjaman Stadion JIS untuk Peringatan May Day
“Saya mau mengajak kepada pengusul interpelasi, saya ajak lagi sudahlah cukup drama ini berakhirlah sudah,” ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, Kamis (21/4/2022).
Dalam kesempatan itu, Syarif menanggapi permintaan koleganya agar tujuh fraksi di dewan termasuk Gerindra menghadiri rapat paripurna interpelasi Formula E.
Mereka dapat menyampaikan alasannya menolak memakai hak interpelasi dalam forum tersebut.
Menurut Syarif, partai Gerindra enggan terjebak dengan mendatangi rapat paripurna.
Baca juga: Nia Ramadhani Jadi Manusia Baru setelah Bersih dari Narkotika, Siap Goyang Dunia Hiburan
Pasalnya, kehadiran partai penolak interpelasi dalam forum itu justru dapat memuluskan rapat tersebut.
Sebab jumlah peserta rapat telah kuorum atau memenuhi syarat 50 persen + satu orang.
Jika mengacu pada jumlah anggota DPRD DKI Jakarta saat ini yang berjumlah 106 orang, rapat paripurna minimal harus dihadiri oleh 54 orang.
Apabila peserta rapat dinyatakan kuorum, paripurna dapat digelar dan pimpinan rapat bisa mengambil keputusan. Sementara selama ini, rapat paripurna interpelasi Formula E mandek di tengah jalan karena jumlah peserta rapat hanya diikuti 33 orang dari PDI Perjuangan dan PSI.
Baca juga: Timnas Sepak Takraw Yakin Bisa Pertahankan Emas di Nomor Dobel di Ajang SEA Games Vietnam
“Saya tidak paham jalan pikirannya, sudah lama masalah ini dibahas dan mengulang lagi. Kalau hadir di tempat paripurna lalu sampaikan penolakannya di paripurna yang tidak setuju bilang dan yang setuju bilang dinyatakan resmi, itu pendekatannya legalistik formalistik,” katanya.
“Tapi kan politik nggak seperti itu, politik nggak bisa diukur hanya dengan legalistik formalistik. Orang datang, lalu nyatakan penolakan di situ dan selesai. Psikologis politiknya harus dipertimbangkan, karena dengan sikap tidak hadir itu kan menunjukkan satu keputusan,” lanjut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen tidak akan memakai hak interpelasi Formula E.
Apalagi anggaran yang dikucurkan kepada Pemprov DKI Jakarta telah melewati pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020.
Baca juga: Akibat Lebaran, Said Iqbal Geser Peringatan May Day, Deklarasi Perjuangan Buruh di Stadion JIS
“Interpelasi Formula E tidak perlu dilakukan karena semua yang berkaitan dengan Formula E sudah sangat jelas disampaikan oleh eksekutif kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat komisi,” jelas Yani.
