Demo Mahasiswa
Wagub DKI Ariza Minta Pemkot Jaktim Tidak Terburu-buru Mencabut KJP Pelajar yang Ikut Demo Kemarin
Pemkot Jaktim memertimbangkan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap siswa yang terlibat demo pada Senin (11/4/2022).
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Sigit Nugroho
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memertimbangkan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap siswa yang terlibat demo pada Senin (11/4/2022).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait hal itu.
Pria yang karib disapa Ariza itu mengimbau agar Wali Kota Jakarta Timur M Anwar tidak terburu-buru terkait hal itu.
Menurutnya, segala sesuatu harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terkait peran dan keterlibatan pelajar yang ikut dalam aksi demo kemarin.
Baca juga: Warga Penerima KJP Plus Rela Antre Panjang di Kantor Kelurahan Pekayon demi Mendapatkan Pangan Murah
Baca juga: Pedagang Sate Diamankan Polisi Akibat Membawa Senjata Tajam Saat Demo Mahasiswa, Senin (11/4/2022)
Baca juga: Belanja Nyaman dan Murah di Jakgrosir, Bisa Pakai KJP dan JakOne Mobile Milik Bank DKI
"Nanti kita akan evaluasi apakah dirasa perlu atau tidak (untuk cabut KJP). Kami akan evaluasi keterlibatan dan perannya," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022).
"Jadi jangan terburu-buru memberikan sanksi. Kita harus bijak," ujar Ariza.
Pihaknya, kata dia, sudah mengimbau kepada para pelajar agar tak ikut terlibat dalam aksi demonstrasi kemarin.
"Kami sudah minta pelajar jangan ikut demo, biarkan teman-teman mahasiswa, adek-adek, teman-teman buruh yang lainnya," ucap Ariza.
BERITA VIDEO: Mantan ART Nindy Ayunda Divonis 6 Bulan Penjara Karena Kasus Penganiayaan
"Pelajar fokus di pendidikan sekolah, terkait sanksi kami akan evaluasi sanksi apa yang akan diberikan kepada pelajar yang ikut demo kemarin," terang Ariza.
Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah Kota Jakarta Timur mempertimbangkan untuk mencabut KJP pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin kemarin.
Hal itu disampaikan Wali Kota Jakarta Timur saat meninjau bazar Ramadhan di Kantor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.
"Saya kira itu (pertimbangan mencabut KJP) nanti kami akan pikirkan ke depan, karena kemarin kami baru bicara antisipasi, bukan sanksi," ujar Anwar.
Anwar juga sudah meminta pihak sekolah-sekolah untuk mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan demo di depan Gedung DPR/MPR.
"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kemarin bersama para kepala sekolah, Kasudin (Pendidikan) agar memperhatikan sekolah-sekolah, khususnya SMK," kata Anwar.
