200 Juta Data Kependudukan Terancam Raib, Presiden Diminta Turun Tangan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengungkapkan adanya ancaman serius terhadap data kependudukan.

Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, terancam musnah.

Penyebabnya, perangkat keras, yakni ratusan server sebagai tempat penyimpanan data yang dikelola oleh data center Dukcapil, usianya sudah terlalu tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian spare part sudah discontinue.

Baca juga: Ade Armando Dikeroyok Saat Demonstrasi Mahasiswa, Ketua JoMan: Pelakunya Teroris Demokrasi

"Menurut informasi yang saya terima bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut, akibat dari kemungkinan rusaknya sudah sangat besar," ungkap Luqman, Selasa (12/4/2022).

Ketua PP GP Ansor ini menilai, apabila ini dibiarkan, maka bangsa kita akan mengalami kerugian cukup besar.

Yakni, hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah dan diupayakan oleh negara bisa diinput.

Baca juga: Moeldoko: Cari Pengeroyok Ade Armando, Temukan, Tindak Tegas!

Ia mengatakan, dari penjelasan Kementerian Dalam Negeri setelah rapat kerja RDP tanggal 5 April, pihaknya melihat yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belum cukup komprehensif mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.

"Saya melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur.

"Di mana proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas di Kementerian Dalam Negeri."

Baca juga: KRONOLOGI Ade Armando Dikeroyok Versi Kamerawan Cokro TV, Dicegat Kelompok Perusuh, Dipicu Cekcok

"Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini."

"Apabila sistemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke zaman batu," paparnya.

Luqman menyebut, data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sesungguhnya manfaatnya sangat besar.

Baca juga: Mardani Ali Sera Usul Anggaran Pemilu 2024 Maksimal Rp60 Triliun

Sampai hari ini, terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan ini.

Sayangnya, sampai hari ini pun tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini.

Padahal sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya.

Baca juga: Sambil Umumkan Partai Buruh Kantongi SK Kemenkumham, Said Iqbal Minta Jokowi Copot Tiga Menteri