BLT Cuma Solusi Jangka Pendek, Garpu Minta Kemendag Serius Atasi Mahalnya Harga Minyak Goreng

Presiden Jokowi seru Husendro perlu mengevaluasi seluruh kebijakan yang telah diambil oleh Kemendag sebagai leading sector yang mengurusi persoalan minyak goreng mulai dari hulu hingga ke hilir.

Husendro turut menyoroti, harusnya pemberlakuan kewajiban pemenuhan dalam negeri (DMO) dan penetapan kewajiban harga dalam negeri (DPO) bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Pada prakteknya dia melihat, kebijakan tersebut tidak disambut baik oleh pengusawa sawit mengingat potensi profit yang diterima bakal lebih kecil karena perbedaan harga CPO global dan domestik cukup signifikan.

“Harga jual global saat ini antara Rp 16-18 ribuan per kilogram. Dengan kewajiban DMO dan penetapan DPO, harga jual domestik sekitar Rp 9 ribuan per kilogram. Asumsi saya, para pengusaha sawit tidak mau rugi donk. Ya, pasti stok bahan bakunya masih terbatas dan berimbas pada masih langka dan mahalnya minyak goreng dalam negeri,” jelas Husendro panjang lebar.

Baca juga: Demokrat Heran, Bukannya Dapat Sanksi karena Bikin Marah Jokowi, Luhut Malah Dikasih Jabatan Baru

Mau tak mau, Pemerintah Indonesia memang dituntut lebih radikal dalam menyiapkan strategi penurunan harga minyak goreng. Dalam kacamata Husendro, saat ini solusi jangka panjang penurunan harga minyak goreng hanya ada satu.

“Ya solusinya pemerintah harus tegas dengan pengusaha kelapa sawit. Para pelaku bisnis sawit di Indonesia harus dievaluasi dan diaudit perusahaannya. Jangan ada yang bermain-main dengan kebutuhan pokok warga. Karena ini jelas menggangu stabilitas negara. Jadi harus tegas,” tutup Husendro