BEM SI Bantah Akan Gulingkan Jokowi pada Aksi Kepung Istana Senin Pekan Depan, Ada Penumpang Gelap?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah tudingan bahwa mereka menuntut Presiden RI Joko Widodo mundur dalam demonstrasi yang rencananya digelar pada 11 April 2022 di Istana Negara, Jakarta.

Tuduhan itu banyak dilontarkan di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks.

"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," kata Kaharuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat  (8/4/2022).

Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.

Baca juga: Anak STM Diajak Ikut Demo ke Istana Turunkan Jokowi, Polisi Ingatkan Sebaiknya Beribadah di Rumah

Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana.

"Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun," ujar Kaharuddin.

 "Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," jelasnya.

Baca juga: Hari Ini Mahasiswa Kepung Istana Bogor, Protes Kenaikan BBM, Pajak hingga Isu Jabatan 3 Periode

Tuntutan

Di sisi lain, BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan STIEPER pada aksi demo yang akan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 11 April.

Koordinator BEM SI Kaharuddin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022.

"Betul, Mas. Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini," kata Kaharuddin.

Tuntutan pertama BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Baca juga: Tuai Polemik di Publik, Jokowi Minta Menterinya Jangan Lagi Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Aksi mahasiwa di berbagai kota

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia untuk memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan pajak hingga menolak wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden.

Semisal di Bandung, Cirebon, Makasar, Palembang, Bogor dan sejumlah kota lain.

Aksi puncak demonstrasi, rencananya akan digelar di Jakarta pada Senin 11 April mendatang.

Di Palembang, Sumatera Selatan, lebih dari seribu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumsel menyuarakan sejumlah tuntutan, Kamis (6/4/2022).

Massa demo protes kenaikan harga minyak goreng, harga BBM hingga tolak penundaan Pemilu

Massa menggelar aksi demontrasi di Simpang Lima DPRD Sumsel karena memang akses menuju ke gedung DPRD dipagari kawat berduri.

Para perwakilan aksi, secara bergantian menyampaikan aspirasi para mahasiswa protes kenaikan harga minyak goreng, harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Harga minyak goreng sangat menyakitkan masyarakat karena harga minta goreng mahal dan langka,"serunya.

Kemudian yang ke dua menolak wacana penundaan Pemilukada dan 3 periode jabatan Jokowi, yang disuarakan oleh petinggi negara dan lainnya.

"Ini akan merusak demokrasi dan melawan konstitusi, untuk itu kami menolak dan menolak dengan tegas,"ungkapnya.

Kemudian persoalan bangsa ini begitu banyak dan perlu dibenahi oleh Presiden mulai dari hukum,sosial, ekonomi, buruh dan lainnya.

Mahasiswa meminta kepada kepolisian untuk membuka pagar berduri, karena mahasiswa ingin melakukan orasi di depan gerbang utam halaman gedung DPRD Provinsi Sumsel.

 Namun ratusan aparat Polda Sumsel dan polrestabes Palembang melakukan pengawalan langsung, termasuk mobil anti huru hara dan lainnya, sehingga mahasiswa yang melakukan aksi tetap bertahan di Jl Pom IX simpang 5 DPRD Sumsel.

Baca juga: Jokowi Klaim Sudah Coba Tahan Agar BBM Tak Naik, Apa Daya Kondisi Berkata Lain

Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki sendiri sempat mendatangi para mahasiswa dan mempersilakan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi Sumsel.

"Tidak ada yang melarang, silakan melakukan aksi, namun tetap tertib dan damai,"kata Mucendi yang didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli dan anggota DPRD Sumsel Alfarenzi Panggarbesi.

Anggota DPRD Sumsel Syaiful Padli menyampaikan ini adalah rumah rakyat, dan pihaknya mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi tentu dengan tetap damai.

"Tidak boleh anarkis ini bulan suci Ramadhan, kami siap menerima para adik-adik mahasiswa," ucap Syaiful.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com