Pemerasan

Auditor BPK Peras RSUD dan 17 Puskesmas, Begini Respons Plt Bupati Bekasi

Hingga kini, Marjuki menjelaskan belum ada koordinasi antara Pemkab Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Budi Sam Law Malau
Warta Kota/ Rangga Baskoro
Oknum BPK yang lakukan pemerasan terhadap RSUD di Kabupaten Bekasi dan di OTT Kejari 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki mengaku telah mengetahui informasi adanya dua oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat yang ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi akibat memeras RSUD Cabangbungin dan 20 puskesmas.

Meski begitu, Marjuki mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan di media massa.

"Kalau secara resmi saya belum tahu. Tapi saya tahu dari media. Kami tinggal menunggu saja bagaimana proses selanjutnya," ucap Marjuki saat dikonfirmasi, Jumat (1/4/2022).

Marjuki hingga kini masih menunggu keterangan resmi dari Kejari Kabupaten Bekasi mengenai penangkapan oknum auditor berinisial AMR yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Barat.

"Kami menunggu pernyataan dari kajari ya. Ini kan lagi ditangani, saya tidak mah mendahului apa yang sudah jadi kewenangan kejari," ungkapnya.

Hingga kini, Marjuki menjelaskan belum ada koordinasi antara Pemkab Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi.

Baca juga: OTT Dua Oknum Auditor BPK Jabar, Kejari Segel Kantor BPKD Kabupaten Bekasi

Ia pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib.

"Saya tentu tidak bisa mengintervensi apa yang jadi kewenangan kejari. Saya serahkan proses hukum yang seadil-adilnya. Karena kan ada mekanismenya tersendiri," kata Marjuki.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Kabupaten Bekasi Kejari Kabupaten Bekasi melakukan OTT tehadap dua oknum pegawai BPK.

Baca juga: Iwan Setiawan Bidik Rekor Raih WTP Ketujuh Kali Beruntun dari BPK

Dalam OTT tersebut, tim Kejari Kabupaten Bekasi mengamankan uang sebesar Rp350 juta dari sebuah hotel yang diduga ditempati kedua palaku. 

Penangkapan dua oknum auditor BPK Jabar itu berawal dari pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK terhadap realisasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Untuk memanipulasi hasil pemeriksaan, kedua oknum lantas meminta sejumlah uang. 

Baca juga: Prihatin Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Wakil Ketua: Kenapa Terus Berulang?

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas mengungkapkan, pemeriksaan rutin oleh perwakilan BPK Jabar yang dilakukan tersangka AMR dan HF.

Kemudian terhadap temuan BPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, AMR meminta sejumlah uang sejumlah Rp20 juta kepada masing-masing puskesmas dengan total 17 puskesmas dan Rp500 juta pada RSUD Cabangbungin. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved