Prihatin Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Wakil Ketua: Kenapa Terus Berulang?

Data Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2020 menjelaskan soal kebiasaan masyarakat memberikan imbalan atas pelayanan publik yang diterima.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata prihatin sekaligus bingung, masih banyak kepala daerah kena operasi tangkap tangan (OTT). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata prihatin sekaligus bingung, masih banyak kepala daerah kena operasi tangkap tangan (OTT).

Alex menyampaikan hal tersebut, saat rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hibrid.

Turut terlibat di rakor tersebut, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Dapat Informasi Ada Bagi-bagi Lahan Kavling, Kawal Pembangunan IKN Nusantara Jadi Prioritas KPK

“Selama belasan tahun KPK hadir, sudah berapa kepala daerah yang mengalami OTT."

"Itu saja tidak membuat yang lain kapok. Ini menjadi keprihatinan kami, Kenapa terus berulang?” Kata Alex, Kamis (10/3/2022).

Alex berkata, data Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2020 menjelaskan soal kebiasaan masyarakat memberikan imbalan atas pelayanan publik yang diterima.

Baca juga: Sore Ini Jokowi Lantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN

Ada sejumlah hal yang dijadikan alasan, seperti ucapan terima kasih 33 persen; sengaja diminta memberikan 25 persen; sebagai imbalan layanan lebih cepat 21 persen; serta tidak diminta namun umumnya diharapkan memberi 17 persen.

Temuan tersebut, sebut Alex, menunjukkan masyarakat bersikap permisif terhadap korupsi.

Data dari KPK sendiri menemukan dalam rentang waktu 2004 sampai 2021, dua modus korupsi terbanyak terkait penyuapan dan pengadaan barang jasa.

Baca juga: Densus 88 Tembak Mati Terduga Teroris di Sukoharjo Usai Tabrak Mobil Petugas, Dua Polisi Terluka

Atas dasar itu, dia memandang perlunya perubahan pola pikir dan perilaku untuk menyikapi masalah tersebut.

Terkait hal itu, sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dapat dimanfaatkan untuk mengukur raihan keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif.

Sistem ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan lewat MCP.

Baca juga: Hukuman Edhy Prabowo Balik Jadi Lima Tahun, KPK: Harusnya Pertimbangkan Korupsi Extraordinary Crime

“Secara fakta di lapangan harus sama baiknya dengan nilai secara administratif."

"Jangan sampai tidak sinkron."

"Perlu penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang holistik dan adil, sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung manfaatnya,” beber Alex. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved